TINJAUAN YURIDIS YANG BERMUATAN PENGHINAAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Widyarti, Indah (2015) TINJAUAN YURIDIS YANG BERMUATAN PENGHINAAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP). Master thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text
TINJAUAN YURIDIS YANG BERMUATAN PENGHINAAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN T~1.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (6MB)

Abstract

One crime that often sticking to the media is about punishment against those who expressed criticism through social media account with another name humiliation. Because the crime is still being debated is Article 27, paragraph 3 of the insult or defamation because the act ITE has not been described or limitation of content and defamation. The research used in this paper is a normative legal research, and the approach taken by the conceptual approach, the comparative approach, and the history approach. In order to find answers to the problems of defamation in the provisions of the Law of information and electronic transactions as defined in the identification of the problem, then the theory is used as a knife analysis: grand theory (Criminal Law Policy), middle range theory (Rule of Law) and applied theory (Criminal liability). The identification of the problem is how the juridical constraints against defamation in the ITE Law No.11 of 2008 and how the criminal liability for defamation in the ITE Law No.11 of 2008 and the Criminal Code. Based on the research results, the applicability of Article 27 paragraph (3) regarding this insult can not be separated from the principal legal norms, namely, Article 310321 of the Criminal Code but in accordance with Article 63 of the Criminal Code that is applicable is containing the most severe criminal threats. Dab in accordance with Article 103 of the Criminal Code, the Act ITE Article 27 paragraph (3) was included in the complaint-based offense so many cases are not up to the court because already withdrawn by the complainant. The greatest obstacle in solving this case is the availability of facilities and infrastructure in tools to detect evidence

Item Type:

Thesis (Master)

Contributors:

Contribution	Contributors	NIP/NIM
Thesis advisor	Irawan, Benny	196010251989091001
Thesis advisor	Mohas, Muhyi	196109212000121001

Additional Information:

Salah satu kejahatan yang sering mencuat saat ini ke media adalah mengenai pemindaan terhadap orang-orang yang menyampaikan kritiknya melalui akun media social dengan nama lain penghinaan. Karna kejahatan itu Pasal yang masih menjadi perdebatan adalah pasal 27 ayat 3 mengenai penghinaan dan atau pencemaran nama baik dikarenakan dalam Undang-Undang ITE belum dijelaskan batasan dari penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, dan pendekatan yang ditempuh melalui pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, dan pendekatan sejarah. Dalam rangka menemukan jawaban terhadap permasalahan penghinaan dalam ketentuan Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dirumuskan pada identifikasi masalah, maka teori yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu: grand theory (Kebijakan Hukum Pidana), middle range theory (Kepastian Hukum) dan applied theory (Pertanggungjawaban Pidana). Yang menjadi identifikasi masalah adalah Bagaimana batasan yuridis terhadap penghinaan dalam undang-undang ITE No.11 Tahun 2008 dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penghinaan dalam undang-undang ITE No.11 Tahun 2008 dan KUHP. Berdasarkan hasil penelitian maka keberlakuan Pasal 27 ayat (3) mengenai penghinaan ini tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokoknya yaitu Pasal 310321 KUHP tetapi sesuai Pasal 63 KUHP bahwa yang berlaku adalah yang memuat ancaman pidana yang paling berat. Dab sesuai dengan Pasal 103 KUHP maka Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat (3) ini masuk dalam delik aduan karenanya banyak kasus yang tidak sampai pengadilan karna sudah ditarik oleh pelapor. Hambatan yang paling besar dalam menyelesaikan kasus ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana dalam alat untuk mendeteksi alat bukti.

Uncontrolled Keywords:

Defamation, Act, Criminal enghinaan, Undang-Undang, Pidana

Subjects:

K Law > K Law (General)

Divisions:

08-Pascasarjana
08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum

Depositing User:

Perpustakaan Pusat

Date Deposited:

03 Apr 2022 14:42

Last Modified:

03 Apr 2022 14:42