Asnawi, Mohamad Saleh (2014) TINJAUAN YURIDIS SISTEM PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA DALAM HAL MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH. Master thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
TINJAUAN YURIDIS SISTEM PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA DALAM HAL MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BERDA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Land problems are important issue human life on this earth, because most human life is very dependent on the land as a place to support human life, so that the relationship between land and human is inseparable. The effort of land registration is toward to the utilization of land for social justice for all Indonesian people. To prevent misuse and derelict the land use which should be in accordance with the circumstances, the nature and purpose of his right, then with the use of land to give legal certainty for land rights holders. In Article 3 of Government Regulation No. 24 of the Year 1997 on Land Registration gives legal certainty.Issues discussed in this study there; 1) How land registration system that can provide legal certainty for every Indonesian citizen? And 2) How the application of Article 32 paragraph (2) of Government Regulation No. 24 of the Year 1997 in the settlement of land registration issues? The reasearch method used in this study is judical normative, the reaserch that focused on reviewing the aplication of the rules or norms of the positive law to land. From this study it can be concluded that: 1) land registration system that can be maximized in term of ensuring legal certainty for the certificate holder as in the system of responsible government take responsibility fully of the truth of the data presented in the certificate so that it can better provide legal guarantee to the holder of a certificate of land. full o as a sign of ownership over a parcel of land. And 2) The application of Article 32 paragraph (2) of Government Regulation No. 24 of the Year 1997 in the settlement of land registration problems until now there is no agreement among the judges in the case of application of Article 32 paragraph (2) of Government Regulation No. 24 of the Year 1997. The application of this article is still dependent from the consideration of the judge whether to bring justice to the parties to the dispute. Because of the two interests collide with each other that if Plaintiff is really the owner of the real land rights and Defendants actually acquiring the land in good faith applied. So whether or not this article on the settlement of land disputes is on the authority of judges who hear the case.
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Masalah tanah merupakan masalah penting dalam kehidupan manusia di bumi ini, karena sebagian kehidupan manusia sangat bergantung pada tanah sebagai tempat penunjang kehidupan manusia, sehingga hubungan antara tanah dan manusia tidak terpisahkan. Upaya pendaftaran tanah merupakan suatu bentuk penataan dan penguasaan tanah yang mengarah dalam pemanfaatan tanah untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencegah penyalahgunaan tanah untuk menelantarkan tanah yang seharusnya dipergunakan sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan haknya, maka dengan adanya pemanfaatan tanah memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah memberi kepastian hukum. Masalah yang di bahas dalam penelitian ini ada; 1) Bagaimanakah sistem pendaftaran tanah yang dapat memberikan kepastian hukum bagi setiap warga Negara Indonesia? Dan 2) Bagaimanakah Penerapan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam penyelesaian permasalahan pendaftaran tanah?Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berhubungan dengan pertanahan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 1) Sistem pendaftaran tanah yang dapat memberikan kepastian hukum bagi setiap warga Negara Indonesia adalah dengan menggunakan sistem positif dengan sistem ini dapat lebih maksimal dalam hal memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat karena didalam sistem ini pemerintah bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data-data yang disajikan didalam sertifikat sehingga dapat lebih memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemegang sertifikat sebagai tanda kepemilikan yang sah atas suatu bidang tanah. Dan 2) Penerapan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam penyelesaian permasalahan pendaftaran tanah sampai saat ini belum ada kesepakatan antara para hakim dalam hal penerapan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997. Diterapkannya pasal ini masih tergantung dari pertimbangan hakim apakah akan membawa keadilan bagi pihak yang bersengketa. Karena adanya dua kepentingan yang saling terbentur yaitu jika Penggugat benar-benar pemilik hak atas tanah yang sebenarnya dan Tergugat benar-benar memperoleh hak atas tanahnya dengan itikad baik Sehingga diterapkan atau tidaknya pasal ini pada penyelesaian sengketa tanah ada pada wewenang hakim yang mengadili perkara. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Land Registration System Sistem Pendaftaran Tanah | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 03 Apr 2022 14:36 | |||||||||
| Last Modified: | 03 Apr 2022 14:36 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/11532 |
Actions (login required)
 |
View Item |