ILALAHI, EBEN NESER S (2015) TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERAMPASAN ASET PELAKU KORUPSI DALAM UPAYA PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA. Master thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERAMPASAN ASET PELAKU KORUPSI DALAM UPAYA PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

According to Article 10 sub-b of the Criminal Code is a criminal deprivationadditional, further regulated by Articles 39-42 of the Criminal Code and Article 194 Criminal Procedure Code, the way is decided in conjunction with a conviction for corruption offenders deprived asset is an asset that is proven results, use , or have a direct connection with corruption and has been confiscated. If the actual observed Law No. 20 Year 2001 on Corruption Eradication has been set how asset expropriation proceeds of corruption, through a court decision that has obtained permanent legal force (inkracht van gewisjde). But the obstacles encountered in the implementation of many - as well as the constraints required a policy to a more advanced remedies. Returns the maximum state losses can be regarded as a form of eradicating corruption. The problems that the authors try to describe in this study about the state's recovery by the perpetrators of corruption through the expropriation of assets, to determine the constraints deprivation of assets for corruption and criminalization policy of the application of criminal sanctions to offenders who have submitted corrupted Asset recovery efforts losses State. This normative research using descriptive analytical method is a study that emphasizes the science of law and conduct an inventory of positive law relating to corruption and specifications of this research using normative juridical. Source of research data using secondary data consisting of primary materials that statutory provisions, secondary secondary materials are books and tertiary materials in the form of data from the internet. Based on the results of research known as Asset Recovery (Asset Recovery) is an important and integral part in the plenary of law enforcement that includes tracking, security, maintenance, confiscation and return of the stages has been attached to the duties and functions of law enforcement investigators and prosecutors as a public prosecutor and the executor then in order to deal with obstacles in the appropriation of assets Attorney Republic of Indonesia now has the Asset Recovery Center (PPA), the policy pursued in the context of anti-corruption law enforcement justice, namely through the major benchmarks that determine the parameters of the prosecution, based on the amount of financial loss to the state of corruption and how much effort and awareness of the offender to restore the country's financial losses

Item Type:	Thesis (Master)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor Irawan, Benny 196010251989091001 Thesis advisor Asphianto, Aan 1963010520002121002
Additional Information:	Menurut Pasal 10 sub-b KUHP perampasan adalah pidana-tambahan, yang diatur lebih lanjut melalui pasal-pasal 39 – 42 KUHP dan pasal 194 KUHAP, caranya adalah diputuskan bersamaan dengan putusan bersalah untuk pelaku korupsi aset yang dirampas merupakan aset yang terbukti hasil, digunakan, atau punya hubungan langsung dengan korupsi dan telah disita. Jika dicermati sesungguhnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur cara perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde). Namun dalam pelaksanaan banyak ditemui kendala –kendala serta diperlukan suatu kebijakan untuk suatu upaya hukum yang lebih maju. Pengembalian kerugian negara secara maksimal dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Permasalahan yang penulis coba paparkan dalam penelitian ini seputar pemulihan keuangan negara oleh pelaku tindak pidana korupsi melalui perampasan aset, untuk mengetahui kendalakendala perampasan asset pelaku korupsi dan kebijakan pemidanaan terhadap penerapan sanksi pidana kepada pelaku yang telah menyerahkan Asset yang dikorupsi dalam upaya pemulihan kerugian Negara Penelitian normatif ini menggunakan metode deskriptif analistis yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan spesifikasi penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Sumber data penelitian menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan primer yaitu ketentuan perundang-undangan, bahan sekunder sekunder yaitu buku-buku serta bahan tersier yaitu berupa data-data dari internet. Berdasarkan hasil penelitian diketahui karena Pemulihan Aset (Asset Recovery) adalah bagian terpenting dan integral dalam penegakan hukum paripurna yang meliputi penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian Tahapan tersebut telah melekat pada tugas pokok dan fungsi penegak hukum dan jaksa sebagai penyidik penuntut umum maupun eksekutor maka dalam rangka menghadapi kendala dalam perampasan aset Kejaksaan Republik Indonesia kini memiliki Pusat Pemulihan Aset (PPA), Kebijakan yang diupayakan dalam rangka penegakan hukum pemberantasan korupsi yang berkeadilan, yaitu melalui tolok ukur utama yang menentukan parameter penuntutan, didasarkan pada jumlah kerugian keuangan negara yang dikorupsi dan seberapa besar upaya dan kesadaran pelaku untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara
Uncontrolled Keywords:	Confiscation of Assets, Return Losses State, Corruptor Punishment parameters, Asset Recovery Perampasan Aset, Pengembalian Kerugian Negara, Paramater Pemidanaan Koruptor, Pemulihan Aset
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Perpustakaan Pusat
Date Deposited:	03 Apr 2022 14:31
Last Modified:	03 Apr 2022 14:31
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/11531

Actions (login required)

View Item