SUGINO, SUGINO (2015) TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PASAL 54 DAN 103 UU NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BERSAMA 7 KEMENTRIAN/ LEMBAGA TAHUN 2014 TENTANG REHABILITASI BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA. Master thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PASAL 54 DAN 103 UU NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN D.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
The prevalence of drug abuse reach 2,2 % or 4,2 million in condition make the need of narcotics very high. The effect of drug abuse of narcotics 30-40 persons died every day. The founder of law jail the drug abuser. The access of rehabilitation does not operate maximally. The prevalence always increase every year and the new underemployed increase too. There is no area in Indonesia free of drug. The targets of drug abuse pre children.. The description of this thesis : 1. Rehabillitation application for addicts and victims of drug abusers of the rules and laws already exist, but in a sense, the law enforcement agencies are still multiple interpretations, especially in Cause 54 and Cause 103 of Law No. 35 Year 2009 about Narcotics. Rehabilitation has not run as expected, while the criminal sanctions and sanction action is a fundamental right (double track system), but its application is not appropriate. 2. The role and functions of law enforcement agencies related to rehabilitation has been set in the laws regulations or jointly agreed in the framework of a rehabilitation program for drug abusers, but law enforcement agencies prefer to imprison so full prisons and rehabilitation objectives have not been achieved and abusers of narcotics abusers or victims are afraid to report to IPWL (Compulsory Recipient Institution report) The method used in this thesis is a qualitative method to the type of research that is carried out using a normative juridical approach and empirical jurisdiction by reviewing the rules of the rules and norms of positive law by using the theory of Dahlan Thaib the implementation of the enactment of the law can be enforced by the state apparatus power to create a peaceful society, orderly, and fair. The core of this thesis is that effective rehabilitation goes according to government expectations to supplay reduction and drug-related demand reduction is a balance between law enforcement and health dimensions for drug abusers with double track system is running as expected by the government so that drug abuse can be reduced and Indonesia clean of abuse of narcotics
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Pravalensi penyalahguna narkoba sudah mencapai 2,2 % atau sekitar 4,2 juta orang yang mengakibatkan kebutuhan narkoba sangat tinggi, 30-40 orang meninggal setiap hari akibat dampak penyalahgunaan narkotika. Penegak hukum lebih suka memenjarakan pengguna narkoba, akses rehabilitasi tidak berjalan maksimal ditambah dengan pengangguran baru sehingga pravalensi meningkat dan tidak ada wilayah Indonesia yang terbebas dari penyalahgunaan narkoba dan sasaran sampai ke anak-anak. Adapun penjelasan terkait tesis ini : 1. Penerapan rehabilitasi bagi pecandu dan korban Penyalahguna Narkotika dari sisi peraturan dan hukum telah ada namun dalam tataran implementasi aparat hukum masih muti tafsir khususnya dipasal 54 dan Pasal 103 UU No.39 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi belum berjalan sesuai harapan, adapun sanksi pidana dan sanksi tindakan merupakan hakekat asasi (duble track system) namun penerapannya belum sesuai. 2. Peran dan fungsi Lembaga penegak hukum terkait rehabilitasi telah diatur dalam Undang-Undang ataupun peraturan bersama yang telah disepakati dalam rangka program rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, namun aparat hukum lebih suka memenjarakan sehingga penjara penuh dan tujuan rehabilitasi belum tercapai serta penyalahguna ataupun korban penyalahguna narkotika takut untuk melaporkan diri ke IPWL (Institusi Penerima Wajib lapor). Metode yang digunakan pada tesis ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yang dilakukan memakai pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan mengkaji kaidah-kaidah dan norma hukum positif dengan menggunakan teori Dahlan Thaib yakni pelaksanaan hukum dapat dipaksakan daya berlakunya oleh aparatur negara untuk menciptakan masyarakat yang damai, tertib, dan adil. Pada inti dari tesis yang dibuat ini agar rehabilitasi efektif berjalan sesuai harapan pemerintah supaya suplay reduction dan dymand reduction terkait narkotika terjadi keseimbangan yaitu antara penegakan hukum dan dimensi kesehatan bagi penyalahguna narkotika dengan double track system berjalan sesuai yang diharapkan oleh pemerintah sehingga penyalahgunaan narkotika dapat ditekan dan Indonesia bersih dari penyalahgunaan Narkotika | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | rug abuse, law enforcement, Together regulation Ministry, rehabilitation, The role of juage. Penyalahguna Narkotika, Penegakan Hukum, Perber 7 Kementrian, rehabilitasi, peran hakim. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 03 Apr 2022 14:24 | |||||||||
| Last Modified: | 03 Apr 2022 14:24 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/11530 |
Actions (login required)
 |
View Item |