SKANDAR, AGUS ERISKA I (2015) TINJAUAN YURIDIS HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS HUKUMAN MATI DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 738/PID B/2001/PN TNG). Master thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
TINJAUAN YURIDIS HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS HUKUMAN MATI D.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
Death sentence is one of main penalties in Indonesi a as mentioned in Pasal 10 KUHP (article 10 of Criminal Law Code). The application always gets opposition by human right activists because it is considered u nconstitutional. The death sentence is mentioned in some articles in Criminal Law Code and other regulations including Undang-Undang Narkotika No. 2 2 Tahun 1997 (Narcotics Law Number 22 year 1997) that has been revised through Undang-Undang No. 35 tahun 2009 (Regulation number 35 year 2009). Indonesia is a g reat market share, it is not merely drug dealers’ trade route. This pr oblem must be handled seriously for the data of drug users are very numerous in Ind onesia. Legal certainty and justice are parts of law objectives itself, besides , human right is also the important thing in sentencing Muhammad Abdul Hafeez, the defe ndant, to death. Identification of the problem, how does the legal certainty fulfil sense of justice in court verdict about death sentence? How does the ap plication of death sentence in law enforcement to the narcotic criminal fulfil the legal certainty and human rights? Based on the research, the verdict of distr ict court of Tangerang has fulfilled legal certainty and human rights. The res earch method is qualitative that applies normative judicial method and uses secondar y data so that makes descriptive analysis writing. The research result is the legal certainty in the verdict has been fulfilled by the death sentence and human right has also been fulfilled because the defendant has gotten his right to seek the justice with his law efforts. The application of death sentence has been equitabl e with all of the exceptions for narcotic crime and it is not against human right, b ecause human right does not only belong to the defendant, but also belongs to all humans.
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Pidana mati merupakan salah satu pidana pokok di In donesia tercantum pada pasal 10 KUHP pelaksanaannya yang selalu mendapat h adangan dari para pegiat HAM karena dianggap inkonstitusional, pidana mati i ni terdapat pasda beberapa pasal di KUHP dan di undang- undang diluar KUHP ter masuk Undang – undang Narkotika no 22 tahun 1997 yang diperbaharui melalu i Undang – undang no 35 tahun 2009. Indonesia merupakan pangsa pasar yang b esar bukan hanya jalur perlintasan para pengedar narkotika hal ini harus d itangani secara serius melihat data pemakai narkoba yang menakhjubkan di indonesia . Kepastian hukum dan keadilan adalah bagian dari tujuan hukum itu sendir i selain itu hak asasi manusia menjadi hal yang penting dalam menjatuhkan vonis hu kuman mati terhadap terdakwa Muhammad abdul hafeez Identifikasi masalah Bagaimana kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan dalam putusan pen gadilan tentang pidana mati ? Bagaimana penerapan pidana mati dalam penega kan hukum tindak pidana narkotika yang memenuhi aspek kepastian hukum dan h ak asasi manusia?Hasil penelitian bahwa keputusan Pengadilan negeri tanger ang sudah memenuhi unsur kepastian hukum dan HAM. Metode penelitian yang dig unakan yaitu kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif wserta m enggunakan data sekunder sehingga menghasilkan penulisan yang bersi fat deskriptif analisis. Hasil penelitian kepastian hukum dalam putusan diatas sud ah terpenuhi dengan adanya eksekusi mati dan HAM sudah terpenuhi karena terdakwa telah mendapat hak nya mencari keadilan dalam upaya – upaya hukumnya. Pene rapan pidana mati sudah berkeadilan dengan segala pengecualiannya dan pada tindak pidana narkotika adalah tepat dan tidak melanggar hak asasi manusia karena hak asasi manusia bukan hanya milik terdakwa saja tapi milik semua manusia | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | legal certainty, death sentence, narcotics kepastian hukum, pidana mati, narkotika | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 03 Apr 2022 14:18 | |||||||||
| Last Modified: | 03 Apr 2022 14:18 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/11529 |
Actions (login required)
 |
View Item |