Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

TINJAUAN PELAKSANAAN HAK INISIATIF ANGGOTA DPRD KABUPATEN SERANG DALAM MENGAJUKAN RANCANGANPERATURAN DAERAH BERDASARKAN UUD NO. 23 TAHUN 2014TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

ANDINI, RISKA (2015) TINJAUAN PELAKSANAAN HAK INISIATIF ANGGOTA DPRD KABUPATEN SERANG DALAM MENGAJUKAN RANCANGANPERATURAN DAERAH BERDASARKAN UUD NO. 23 TAHUN 2014TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Master thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

[img] Text
TINJAUAN PELAKSANAAN HAK INISIATIF ANGGOTA DPRD KABUPATEN SERANG DALAM MENGAJUKAN RANCANGAN PERAT.PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (3MB)

Abstract

The Regional House of Representatives (DPRD) is an institution with the power to create Regional Regulations (Peraturan Daerah /PERDA). A Regional Regulation is a legislative products form by the DPRD with mutual approval together with the Regents. In performing their tasks and duties, DPRD possessed th e Regional Regulations making, budgeting, and supervising rights. One of the right s given to the DPRD members is th e right to propose the initiative of regional regulations draft (RAPERDA) through DPRD’s Regional Legislation Body (Balegda). The drafts were proposed by the regional head and/or the DPRD members as an initiative. According to the background, problems are i ncluding how is the implementation of regional regulations drafts coming from DPRD compared to one proposed by the regional head within 2004 to 2015 in Serang Regents, what are the problems or obstacle occured from the Seran g Regents DPRD in proposing ini tiatives to regional regulations drafts. This thesis research is applying the normative and em pirical juridical approach.The normative juridical research approach is done by analyzing literature materials or secondary data, and tertiary law data whileempirical approach is a procedural way to solve research problems by first analyzing secondary materials followed by the research to the field primary data. The data resulted then analized by qualitative method. The research results shows: (1) The implementation of ini tiative RAPERDA proposal by DPRD to the Serang Regents regional head RAPERDA drafts, both in quantities or values from 2004 to 2015 in Serang Regents accumulated to 129 RAPERDA from the regional head office and 21 RAPERDA ini tiatives from DPRD. Whil e in qualities to RAPERDA comin g from the regional head to ini tiatives RAPERDA in Banten province are the same, but there are obstacles within the passed initiatives RAPERDA to regional regulations which are related to the making of governor’s or mayor’s/regent’s regulation as an implementing regulations, so that the imp lementation of DPRD inisiatives PERDA becomes less than maximum. (2) The problems and obstacles fro m Serang Regents DPRD in proposing their ini tiatives rights of regional regulations drafts were influenced by external and internal factors, including: Internal factors such as, human resources educational level and organiza tional experiences. The social e conomy external factors are such as, the lack of political communications between DPRD members and the society, and DPRD experts whom are not competent.

Item Type: Thesis (Master)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorTahir, Palmawati195902031986012002
Thesis advisorDjajuli, Rachmad1961042620121001
Additional Information: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam membentuk Peraturan Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD memiliki fungsi pembentukan Peraturan Daerah,Anggaran,Pengawasan. Salah satu hak yang dimiliki oleh angg ota DPRD adalah hak untuk mengusulkan rancangan peraturan daerah (RAPERDA) inisiatif melalui Badan Legislasi Daerah (BALEGDA) DPRD. Pengajuan rancangan peraturan daerah dapat diusulkan oleh kepala daerah dan dapat diusulkan oleh anggota DPRD sebagai usul i nisiatif. Berdasarkan latar belakang dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimana pelaksanaan pengajuan rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dengan rancangan peraturan daerah yang berasal dari Kepala Daerah dari tahun 2004-2015 di Kab. Serang,Bagaimana kendala dan hambatan dari DPRD Di Kabupaten Serang dalam mengajukan hak usul inisiatif rancangan peraturan daerah.penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu Pendekatan yuridis normative dan Yuridis Empiris . Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, kemudian data hukum tertier. Dan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan m asalah penelitian dengan meneliti sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan d engan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan . Kemudian data tersebut dianalisi menggunakan metode Kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Pelaksanaan pengajuan raperda inisiatif DPRD dengan raperda usul kepala daerah di Kab. Serang , secara kuantitas atau jumlah dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 di Kab.Serang sebanyak 129 raperda usul kepala daerah dan sebanyak 21 raperda inisiatif DPRD. Sedangkan secara kuallitas terhadap raperda yang berasal dari kepala daerah dengan raperda inisiatif di Kabupaten Serang adalah sama, namun ada sedikit hambatan dalam pelaksanaan raperda inisiatif yang sudah disahkan menjadi perda yaitu terkait dengan pembentukan peraturan gubernur atau peraturan walikota/peraturan bupati sebagai peraturan pela ksanaan sehingga pelaksanaan perda inisiatif DPRD menjadi kurang maksimal. (2) Kendala dan hambatan dari DPRD Kab. Serang dalam mengajukan hak usul inisiatif rancangan peraturan daerah karena dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal yaitu :A)Faktor Internal yang terdiri dari : 1. Sumber daya manusia meliputi tingkat pendidikan dan pengalaman organisasi, 2. Faktor Sosial Ekonomi B) Faktor Eksternal yang terdiri dari :1. Kurangnya Komunikasi Politik antara DPRD dengan Masyarakat; 2. Tenaga ahli DPRD yang tidak kompeten.
Uncontrolled Keywords: Regional House of Representatives (DPRD), Inisiatives Rights, Implementation. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,Hak Inisiatif, Pelaksanaan.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 08-Pascasarjana
08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum
Depositing User: Perpustakaan Pusat
Date Deposited: 03 Apr 2022 14:13
Last Modified: 03 Apr 2022 14:13
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/11528

Actions (login required)

View Item View Item