PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGAS SEBAGAI PELAKU PROFESI (Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)

SETIAWAN, AGUSTINUS MAS GALIH UJI (2014) PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGAS SEBAGAI PELAKU PROFESI (Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Master thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text
PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGAS SEBAGAI PELAKU PROFESI.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (3MB)

Abstract

Notary is a term used for identifying a group of people by the public authorization (openbaar gezag) that is promoted and authorized to establish written evidence of the authentic certificate. The position of Notary is the position in which the existence is expected by the State in order to realize the Law certainty upon the civil interaction. The Notary position is a public position. The society puts the trust to the Notary as the public officer competent of establishing the authentic certificate. As the consequence, the Notary position is executed by considering the prestige level / position that needs moral responsibility and integrity of the Notary. The violations relating to the ethical code of notary are the deeds or actionconducted by the members of the organization of Indonesian Notary Union oother people holding and executing the position of notary, violating the terms of th ethical code and/or organizational discipline. Based on those matters, therefore, the problems that will be observed in this research are : How is the execution of lawful protections for the Notary by the Regional Supervisory Council and Notary Organization (Indonesian Notary Union / Ikatan Notaris Indonesia) in case of positional sanctions are applied to its members and how notary public responsibility in the case of code infringement etik.Based on the research results, it can be concluded that the Notary experiencing positional sanctions in form of verbal reprimands, written eprimands, temporarily dismissed, dismissed with honor and dismissed with dishonor may perform lawful efforts in form of self-defense and administrative appeals.The Notary experiencing positional sanctions does not receive lawful protections from the Regional Supervisory Council because it only has thefunction of supervisor and observer; however, for the Notary experiencingpositional sanctions receives lawful protections from the Notary Organization(Indonesian Notary Union) as long as that Notary is still active as the member of organization. The responsibility of a notary, in the case of there is a violation of ethical code, is that, organizationally it takes effect when a notary makes a violation on the professional ethical code as the guidance created by the professional organization

Item Type:

Thesis (Master)

Contributors:

Contribution	Contributors	NIP/NIM
Thesis advisor	Tahir, Palmawati	195902031986012002
Thesis advisor	Asnawi, Aceng	196010251990031001

Additional Information:

Notaris adalah istilah yang dipakai untuk mengidentifikasi segolongan orang yang oleh kekuasaan umum (openbaar gezag) diangkat dan diserahi otoritas untuk membuat alat bukti tertulis berupa akta otentik. Jabatan Notaris merupakan jabatan yang keberadaannya dikehendaki oleh Negara sehubungan cita mewujudkan kepastian Hukum dalam interaksi–interaksi keperdataan. Jabatan Notaris merupakan jabatan publik. Masyarakat meletakkan kepercayaan dipundak Notaris selaku pejabat umum yang kompeten dalam pembuatan akta otentik. Konsukwensinya jabatan Notaris dijalankan dengan mengingat keluhuran martabat / jabatan yang menuntut pertanggungjawaban serta integritas moral seorang Notaris. Pelanggaran terkait dengan kode etik notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah pelaksanaan dan perlindungan Hukum bagi Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah dan Organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia) dalam hal anggotanya dikenai sanksi jabatan dan bagaimanakah tanggung jawab notaris dalam hal terjadi pelanggaran kode etik. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Notaris yang dikenai sanksi jabatan yang berupa teguran lisan, teguran tertulis, diberhentikan sementara, diberhentikan dengan hormat dan diberhentikan dengan tidak hormat dapat melakukan upaya Hukum dalam bentuk pembelaan diri dan banding administratif. Notaris yang dikenai sanksi jabatan tidak mendapatkan perlindungan Hukum dari Majelis Pengawas Daerah karena Majelis Pengawas Daerah hanya bertugas sebagai pengawas dan pemeriksa, tetapi bagi Notaris yang dikenai sanksi jabatan mendapatkan perlindungan Hukum dari Organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia) selama Notaris tersebut masih aktif menjadi anggota Organisasi. Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik yang merupakan suatu tuntunan,bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktikkannya adalah secara organisasi berlaku ketika notaris melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi sebagai pedoman yang dibuat oleh organisasi profesi.

Uncontrolled Keywords:

Notary , Protections, Responsibility Notaris, Perlindungan, Pertanggungjawaba

Subjects:

K Law > K Law (General)

Divisions:

08-Pascasarjana
08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum

Depositing User:

Perpustakaan Pusat

Date Deposited:

03 Apr 2022 13:44

Last Modified:

03 Apr 2022 13:44