MAYLINA, NINA (2014) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI TUJUAN PEMIDANAAN ( BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ). Master thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA .pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Domestic violence is a crime with unique nature, since the perpetrator and the victim are member of a family. The Act of Abolishment of Domestic Violence provides legal basis on which certain action in a household was private in nature, turns into public concern which it due process of law should solves the conflict of interest between the victim and the perpetrator, where both could be protected in its exercises. The birth of Act Number 23 Year 2004 was a historical event in Indonesia as a breakthrough to eradicate all kinds of households based violence as realization of International Convention ratification about The Abolishment of Discrimination Against Women in all sectors. The research aimed to analyze how is the law enforced against domestic violence crimes in Indonesia penal justice system and how to implement legal protection for the victims in domestic violence crimes. This research is using legal sociological and normative approaches. Normative research is a kind of research conducted prior through studying legal annals related with the issue as well as actual rules and regulations. Sociological approach was needed to study the social reaction on a court decision. Approaches used in the research were regulatory and case based. The research emphasized on secondary data use in forms of primary, secondary, and tertiary legal materials. As to support the study on legal materials, field research also conducted through interviews. The research concludes that domestic violence crimes law enforcement in Indonesia justice system is still using the regulations on Indonesian Act number 8 Year 1981 about Penal Process of Law. The Act, in the term of penal law enforcement, should be used as a last resort. Yet, The Act of Abolishment of Domestic Violence Crimes, still unable to provide full protection for the victims.
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang memiliki sifat atau karakteristik yang khas, karena baik pelaku maupun korban adalah anggota keluarga. Lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah memberikan landasan hukum dalam penanganan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang pada mulanya merupakan urusan rumah tangga menjadi urusan negara, sehingga dalam penyelesaiannya harus berupaya mencari solusi agar kepentingan korban maupun pelaku dapat dilindungi dalam proses penyelesaian tindak pidana. Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 merupakan tonggak sejarah di Indonesia sebagai terobosan untuk menghapus segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sebagai realisasi dari ratifikasi terhadap konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di segala bidang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana KDRT dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan implementasi perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana KDRT. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara lebih dahulu meneliti bahan-bahan perpustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan atau penelitian terhadap peraturan-peraturan yang sudah baku. Yuridis sosiologis diperlukan guna meneliti gejolak yang timbul di masyarakat akibat adanya putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menitik beratkan pada penelitian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk memperkuat analisis guna melengkapi data sekunder, akan dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yaitu melalui wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia tetap berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan KUHAP sebagai hukum acara yang digunakan dalam penegakan hukum seharusnya melihat pemidanaan sebagai jalan keluar terakhir (ultimum remedium) dalam penyelesaian perkara-perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sedangkan UndangUndang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum dapat mengakomodir hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan secara utuh. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Domestic Violence and Legal Protection Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 03 Apr 2022 13:38 | |||||||||
| Last Modified: | 03 Apr 2022 13:38 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/11522 |
Actions (login required)
 |
View Item |