DARUSMAN, CHANDRA (2015) PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI KOMISI YUDISIAL RI BERDASARKAN PERPRES NO 70 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANGJASA SECARA ELEKTRONIK DI KOMISI YUDISIAL RI BERDASARKAN P.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah lembaga yudikatif yang dibentuk untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka serta melakukan pengawasan terhadap hakim, sebagai lembaga Negara dalam melakukan tugasnya tentunya Komisi Yudisial RI membutuhkan factor pendukung yaitu barang dan jasa. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut Komisi Yudisial RI selaku penyelenggara Negara melakukan perjanjian untuk mendapatkan barang dan jasa yang dapat menunjang kinerjanya, Komisi Yudisial RI dalam melakukan pengadaan barang dan jasa biasanya menggunakan metode manual seperti pelelangan umum serta penunjukan langsung. Oleh karena itu rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Komisi Yudisial dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa secara elektronik tersebut. Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif empiris yaitu meneliti data yang berasal dari data primer dan skeunder. Data sekunder yang berasal dari bahan pustaka dan kajian terhadap Undang�Undang dan Peraturan yang berlaku terkait dalam permasalahan yang merupakan bahan sekunder dan meneliti keadaan dilapangan yang merupakan data primer. Berdasarkan penelitian penulis, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Komisi Yudisial RI sebagai lembaga yudikatif dalam memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa Komisi Yudisial melakukan perjanjian yang sudah sesuai dengan Kitab Undang�Undang Hukum Perdata serta dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan system elektronik Komisi Yudisial RI pun sudah melakukannya dengan berdasarkan Perpres No . 70 Tahun 2012 yang mengatur tentang pengadaam barang dan jasa namun dalam permasalahan wanprestasi Komisi Yudisial RI masih menggunakan system sanksi yang seharusnya di lakukan dalam pengadaan barang dan jasa secara manual bukan menggunakan sanksi yang seharusnya ada pada pengadaan barang dan jasa secara elektronik, hambatan yang dialami Komisi Yudisial RI dalam melakukan pengadaan barang dan jasa dengan system elektronik lebih banyak terjadi pada human error, karena kurangnya sosialisasi dari pihak LKPP (Lembaga Kebijkakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) serta kurangnya pengetahuan pegawai akan perangkat elektronik dan internet. Kata Kunci : Perjanjian, Pengadaan Barang dan Jasa, Komisi Yudisial

Actions (login required)

View Item