ANDREANI, ANDREANI (2016) PELAKSANAAN HAK PEKERJA ATAS UPAH MINIMUM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI KOTA TANGERANG. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text PELAKSANAAN HAK PEKERJA ATAS UPAH MINIMUM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TE.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan menimbulkan kontrovensi. Adanya indikasi pertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai perlindungan hak pekerja atas upah minimum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Dalam penerapan upah minimum di Kota Tangerang masih banyak yang belum melaksanakannya. Adapun permasalahan dalam penelitian adalah Apakah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 telah sesuai dengan Pasal 88 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam melindungi hak pekerja dan Bagaimana Pelaksanaan Upah Minimum Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dalam menjamin hak tenaga kerja atas upah minimum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Teknik analisa data adalah analisis kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, sebagai penunjang data sekunder dilakukan studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada Bapak Amri Luzarfi,S.E.,M.H selaku Ka.Sie Pengupahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tangerang, Bapak Hardiansyah,S.H selaku Dewan Pengupahan Kota Tangerang Perwakilan SPSI, dan Bapak Didik Winardi,S.E selaku Dewan Pengupahan Kota Tangerang Perwakilan SPN. Berdasarkan hasil penelitian adalah Pelaksanaan hak tenaga kerja atas upah minimum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 telah sesuai dengan Pasal 88 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Adapun pelaksanaan perlindungan pekerja atas upah minimum didalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tidak saling bertentangan dengan Undang�undang Nomor 13 Tahun 2003. Agar pemerintah lebih memberikan penjelasan dan sosialisasi terhadap setiap serikat buruh, akhirnya serikat buruh memahami dengan jelas maksud dibuatnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ini.

Actions (login required)

View Item