Wijaya, Rendi Rizky (2016) PELAKSANAAN HAK ANAK NIKAH SIRRI DI KOTA CILEGON DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text PELAKSANAAN HAK ANAK NIKAH SIRRI DI KOTA CILEGON.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (15MB)

Abstract

Nikah sirri diartikan sebagai nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan syari’at Islam (telah terpenuhi rukun dan syaratnya), belum dilakukan pencatatan oleh PPN dan belum diadakan upacara menurut Islam dan adat. perkawinan sirri sangat tidak melindungi hak kaum perempuan dan juga hak anak dalam hukum positif. Anak hasil nikah sirri pada pemeluk agama Islam dapat memperoleh hubungan perdata dengan bapaknya ketika kedua orang tuanya telah melakukan isbat nikah. Berdasarkan hal itu penulis tertarik mengangkat identifikasi masalah apakah pelaksanaan hak anak nikah sirri di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Cilegon sudah sesuai dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan bagaimanakah akibat hukum pelaksanaan hak anak nikah sirri di dinas kependudukan dan catatan sipil kota cilegon. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif, artinya mencari data sebanyak mungkin dengan menitik beratkan pada peraturan�peraturan yang berlaku serta buku-buku, artikel dan literatur-literatur. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah melalui metode deskriptif analisis yaitu menyelidiki, mengumpulkan, menyusun serta menganalisa data yang kemudian dibahas secara sistematika sehingga mudah dipahami. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer data yang diperoleh langsung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, dan di dukung oleh data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan, majalah dan makalah. Hasil penelitian memperoleh bahwa, proses perolehan hak pengakuan anak hasil nikah sirri bagi yang beragama Islam di Kota Cilegon masih kurang maksimal, dikarenakan harus melalui proses isbat nikah terlebih dahulu, sedangkan berdasarkan analisis dari Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 telah dijelaskan bahwa “pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara.” Akibat hukum hak anak hasil nikah sirri di Kota Cilegon, anak tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sehingga berdampak hilangnya hak waris dan hak mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya, mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu kandungnya. Kata kunci : Hak Anak, Nikah Sirri, Perkawinan.

Actions (login required)

View Item