PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF PADA MASA KAMPANYE DI KABUPATEN SERANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD

ASNAWI, ASNAWI (2015) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF PADA MASA KAMPANYE DI KABUPATEN SERANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD. Master thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF PADA MASA KAMPANYE DI KAB.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (4MB)

Abstract

2014 election held to elect representatives who embodies democracy as people's sovereignty. This study aims to determine whether there is a violation of criminal acts of money politics during the legislative election campaign in Serang district according to Law No. 10 of 2012 on General Election of DPR, DPD and DPRD. This research was conducted using the method of juridical empirical approach is to do research directly in the supervising committee elections Serang district based on the results of research violations in the report committee election monitors case is when a campaign involving children under the age of political and money (money Poitics) , But in fact the most widely offense is a political offense of money. Mode of election violations committed money politics legislative candidates Serang Regency is (1). Money politics directly in the form of cash or goods are distributed directly by legislative candidates as well as a successful team; (2.) The practice of money politics indirectly distributing basic foods such as rice, noodles, vegetable oil, eggs and others); promises something, provide grants as a group or individually. In fact the handling of cases of money politics Serang Regency difficult to prove because of insufficient evidence, constraints electoral violations of money politics in law enforcement in the district of Serang, Trustees election Serang District difficulty finding evidence of violations of electoral politics of money and lack of participation from the community, the need for education politics, and law enforcement officials must have the courage and neutrality.

Item Type:

Thesis (Master)

Contributors:

Contribution	Contributors	NIP/NIM
Thesis advisor	Mohas, Muhyi	196109212000121001
Thesis advisor	Firdaus, Firdaus	197509132006041002

Additional Information:

Pemilihan umum tahun 2014 diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat yang merupakan perwujudan demokrasi sebagai kedaulatan rakyat. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran tindak pidana politik uang pemilihan umum legislatif pada masa kampanye di Kabupaten Serang menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu melakukan penelitian secara langsung di panitia pengawas pemilu Kabupaten Serang berdasarkan hasil penelitian pelanggaran yang di laporkan kepanitiaan pengawas pemilu banyak terjadi adalah pada saat kampanye yang melibatkan anak-anak dibawah umur dan politik uang (money Poitics). Namun pada kenyataannya pelanggaran yang paling banyak adalah pelanggaran politik uang. Modus pelanggaran Pemilu politik uang yang dilakukan calon anggota legislatif Kabupaten Serang adalah (1). Praktik politik uang secara langsung berupa uang tunai atau barang yang dibagi-bagikan secara langsung oleh calon anggota legislatif maupun tim sukses; (2.) Praktik politik uang secara tidak langsung membagi-bagikan sembako seperti beras, mie, minyak sayur, telor dan lain-lainnya); menjanjikan sesuatu, memberikan dana bantuan secara kelompok maupun individu. Faktanya penanganan kasus politik uang Kabupaten Serang sulit untuk dibuktikan karena kurang cukup bukti, kendala-kendala pelanggaran pemilu politik uang dalam penegakan hukum di Kabupaten Serang, Pengawas pemilu Kabupaten Serang kesulitan menemukan bukti-bukti pelanggaran pemilu politik uang dan kurangnya partisipasi dari masyarkat, perlunya pendidikan politik, dan aparat penegakan hukum harus berani dan netralitas.

Uncontrolled Keywords:

general election, money politics, crime, law enforcement Pemilihan umum, politik uang, tindak pidana, penegakan hukum.

Subjects:

K Law > K Law (General)

Divisions:

08-Pascasarjana
08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum

Depositing User:

Perpustakaan Pusat

Date Deposited:

01 Apr 2022 13:59

Last Modified:

01 Apr 2022 13:59