Abgretyaningrum, Septina (2016) UNSUR PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM DOKTRIN DAN PRAKTIK PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
UNSUR PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM DOKTRIN DAN PRAKTIK PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
Increasing cases of corruption in Indonesia, he show concern the nation. As a perpetrators of corruption in Indonesia have been carried out by people who have authority of his office and getting worse again when many corruption cases were acquitted (vrijspraak) and freed from all lawsuits (onslaag) by judges in Indonesia. Among the cases of cooption were acquitted by the judges is a corruption case with the defendant Hi. Satono, SH, SP bin Hi. Darmo Susiswo then served as a Regent of East Lampung have transferred funds local treasury of Bank Mandiri Barnch Metro and Bank Lampung Branch Sukadana to BRP Tripanca Setiadana with the intent to gain personal benefit because the interest rate offered by BPR Tripanca Setiadana quite high and interest from cash funds the area is inserted into the personal account of the accused. One of the judges in the judgement stated that the ats committed by the defendant is not a crime but a policy. Based on this fact then formulated the problem, namely how to position elements of abuse of authority in corruption and how the application of elements of abuse of authority in the practice of corruption eradiction. The issues raised by the objective of identifiying and analizing the elements of abuse of authority both in theory and in practice law enforcement corruption. Inhibiting factors in proving the elments of abuse of power in office on corruption is a factor acts to be regulated clearly about abuse of authority in the Law on Corruption and still use the nation of law, administrative known Discretion is almost the same as abuse of authority only goal in the public interest and not their personal gain for themselves, another person of corporation. The suggestion in this study is that the Government establish an element of abuse of authority in terms of laws and regulations pertaining to the handling of Corruption and in order for law enforcement officials look more closely at the facts that occurred as a result of corruption if it does have a wide impact because only benefit the parties and not the community aswell as whether the onset of the loss of state associated with abuse of authority of the accused
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Peningkatan ksus korupsi yang terjadi di Indonesia semakin memperlihatkan keprihatinan bangsa ini. Karena plaku tindak pidana korupsi di Indonesia telah banyak dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai wewenang dalam jabatannya, dan semakin parah lagi ketika kasus korupsi banyak yang diputus bebas (vrijspraak) dan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) oleh hakim di Indonesia. Diantara kasus-kasus korupsi yang diputus bebas oleh Majelis Hakim adalah kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa Hi. Satono, SH, SP bin Hi. Darmo Susiswo yang saat itu menjabat sebgi Bupati Lampung Timur yang telah memindahkan dana kas daerah dari Bank Mandiri Capem Metro dan Bank Lampung Capaem Sukaadana ke BPR Tripanc Setiadana dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi karena bunga yang ditawarkan oleh BPR Tripanca Setiadana cukup tinggi dan bunga dari dana kas daerah tersebut dimasukkan ke dalam rekening pribadi terdakwa. Majelis Hakim dalam salah satu pertimbangannya menyatakan bawa tiandakan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan suatu kebijakan. Berdasarkan kenyataan tersebut selanjutnya dirumuskan permasalahan, yaitu bagaimana kedudukan unsur penyalagunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana penerapan unsur penyalahgunaan kewenangan dalam praktik pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan tesebut diangkat dengan tujuan untuk menetahui dan menganalisa mengenai unsur penyalahgunaan kewenangan baika dalam teori maupun dalam praktik penegakan hukum indak pidana korupsi. Faktor-faktor penghambat dalam pembuktian unsur penyalahgunaan wewenang dalam jabatn pada tiandak pidana korupsi adalah faktor tidak diaturnya secara jelas mengenai penyalahgunaan kewnangan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan masih menggunakan pengertian dari undang-undang Hukum Administrasi yang dikenal dengan Diskresi yang hamper sama engan penyalahgunaan kewenangan hanya tujuannnya untuk kepentingan umum dan tidak adanya keuntungan untuk diri pribadi, orang lain ataupun korporasi. Adapun saran dalam penelitian ini, yaitu agar pemerinth menetapkan pengertian unsur penyalahgunaan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana korupsi dan agar para penegak hukum lebih mencermati fakta-fakta yang terjadi akibat dilakukannya Tindak Pidana Korupsi apakah berdampak luas karena hanya menguntungkan sebagian pihak saja dan bukan masyarakat dan apakah timbul adanya kerugian Negara yanag dihubungkan dengan penyalahgunaan kewenangan dari terdakwa | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | understanding of abuse of authority in legislation corruption pengertin menyalahgunakan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 01 Apr 2022 12:47 | |||||||||
| Last Modified: | 01 Apr 2022 12:47 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/11365 |
Actions (login required)
 |
View Item |