TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN JABATAN ATAU WEWENANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO.10/PID.SUSTPK/2014/PT.BTN)

RATIH FITRIANI, YUNESHA (2015) TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN JABATAN ATAU WEWENANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO.10/PID.SUSTPK/2014/PT.BTN). Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN JABATAN ATAU.PDF - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (3MB)

Abstract

Corruption is a bad that has takes root in Indonesian hard eradicate, corruption is also often reffered to as behavior of a public official, as politicians or public servants that is not fair and not legal enrich themselves or enrich the closet to him. The main topic that are appointed in writing this thesis is about the verdict of the judge against corruption cases abuse of official or authority. Discuss the verdict of this judge intended to find out the cause of against corruption cases abuse of official or authority and knowing consideration the verdict of the judge against objectivity heavy mild sanction in case abuse authority. Approach the research in writing the normatif juridical approach with case study so the approach used is a literature approach the following legislation and sociology, approach that examine problems are investigated from the point of view how the law is protected in reality by law enforcement officials. Approach the research done with obtaining the verdict of the judge and interview the prosecutor and the judge in Kejaksaan Negeri Serang and Pengadilan Negeri Serang. The result of these discussions show the cause of corruption misus of positon influenced by some factors releated system covering substance laws that still not any certainty of the restrictions law on misuse of position, the structure of the law not working on legislator or law enforcement official as the police, the prosecutor, the judge, the society are not aware of the law so that begs the urge to do corruption. The judge’s decision corruption case No. 10/PID.SUSTPK/2014/PT.BTN already worth Judges Tingkat Banding decide imprisonment of 3 (three) years and 6 (six) month and fined IDR 100.000.000.-(0ne hundred million), the Judge in the consideration is juridical, thus based on the data obtained from the result of decision. The authors suggest the need for strict policies and regulation of the government of corruptions, needed improvement to the special rules related to article 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No.21 Tahun 2001, and needs to be improved walefare of the civil servants such as salary or income eligible

Item Type:

Thesis (Master)

Contributors:

Contribution	Contributors	NIP/NIM
Thesis advisor	IRAWAN, BENNY	196301052002121002
Thesis advisor	HERLI S, DADANG	64050456

Additional Information:

Korupsi adalah perbuatan buruk yang telah mengakar di Negara Indonesia yang sulit diberantas, korupsi juga sering disebut sebgagai perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri sendiri atau memperkaya yang dekat denganya. Permasalahan utama yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah tentang putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan jabatan atau wewenang. Pembahasan putusan hakim ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana korupsi penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengetahui pertimbangan putusan hakim terhadap objektifitas berat ringanya sanksi dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan jabatan atau wewenang. Pendekatan penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan study kasus maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan study kepustakaan berupa perundang–undangan, dan pendekatan sosiologis, yaitu mengkaji permasalahan yang diteliti dari sudut pandang bagaimana hukum dipraktekkan dalam kenyataanya oleh aparat penegak hukum. Pendekatan penelitian dilakukan dengan memperoleh putusan hakim dan wawancara dengan jaksa dan hakim di Kejaksaan Negeri Serang dan Pengadilan Negeri Serang. Hasil pembahasan ini menunjukkan penyebab terjadinya korupsi penyalahgunaan jabatan dipengaruhi oleh berbagai faktor terkait dengan sistem meliputi subtansi hukum yaitu msih belum adanya kepastian hukum batasan penyalahgunaan jabatan, Struktur hukum yaitu belum berfungsinya struktur hukum baik pada tataran pembuat undang-undang (legislator), maupun penerap undang-undang atau hukum yaitu polisi, jaksa, hakim, masih belum adanya kesadaran hukum masyarakat sehingga menimbulkan dorongan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Bahwa dalam putusan hakim terhadap perkara tindak pidana korupsi kasus No. 10/PID.SUSTPK/2014/PT.BTN) sudah pantas Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 ( enam) bulan dan denda Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), Majelis Hakim dalam pertimbanganya–pertimbanganya bersifat yuridis. Dengan demikian berdasarkan data yang didapat dan hasil pembahasan, penulis memberikan saran diperlukannya kebijakan dan peraturan yang tegas dari pemerintah tentang tindak pidana korupsi, diperlukannya perbaikan terhadap peraturan khususnya terkait pasal 3 UU No.31 tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001, dan perlu dilakukan kesejahteraan terhadap Pegawai Negeri Sipil seperti gaji atau pendapatan yang layak

Uncontrolled Keywords:

Abuse of Official, Verdict, Consideration of The Judge Korupsi Jabatan, Putusan Hakim, Pertimbangan Hakim

Subjects:

K Law > K Law (General)

Divisions:

08-Pascasarjana
08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum

Depositing User:

Perpustakaan Pusat

Date Deposited:

01 Apr 2022 11:35

Last Modified:

01 Apr 2022 11:35