Kusumaramdhani, Wulan (2015) OPTIMALISASI FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN DALAM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text OPTIMALISASI FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN DALAM PELAKSANAAN.pdf - Published Version Restricted to Registered users only until 2015. Download (2MB)

Abstract

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah otonom untuk menyelenggarakan urusan-urusan di daera secara mandiri demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.Namun kewenangan tersebut membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan sehingga membutuhkan pengawasan. Dalam penelitian ini akan difokuskan mengenai peran Inspektorat Provinsi Banten dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Banten dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang berarti bahwa penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan uraian mendalam tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat diamati Inspektorat Provinsi Banten dalam konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang utuh komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Banten sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Standar Pengawasan Intern Pemerintah.Sebagai perangkat daerah, Inspektorat Provinsi Banten berperan melaksanakan urusan wajib pemerintahan Provinsi Banten di bidang pemerintahan umum dengan melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik.Kendala-kendala yang dihadapi adalah berkaitan dengan teknis pengawasan yaitu keterbatasan regulasi, keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan sarana prasarana kerja. Agar pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah terlaksana dengan optimal, maka sebaiknya perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut: (1) Meningkatkan efisiensi dan produktifitas seluruh Aparatur Pengawas Intern Pemerintah serta adanya komitmen dari pemegang kekuasaan pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Kata Kunci: Pengawasan, Pemerintahan Daerah

Actions (login required)

View Item