RIFNIDA, CITRA (2016) TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TIPIKOR KASUS KORUPSI PEMBANGUNAN TIANG PANCANG (Trestle) DERMAGA KUBANGSARI, CILEGON (STUDI KASUS NO.22/PID.SUS/TPK/2012/PN.SERANG). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TIPIKOR KASUS KORUPSI PEMBANGUNAN TIANG _compressed.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Pada Putusan Pengadilan Negeri Serang No.22 / Pid.Sus/ TPK/ 2012/ PN.Serang tentang Putusan Terdakwa Kasus Korupsi Tiang Pancang Dermaga KubangSari atas Nama Tb.Aat Sya’faat yang mana telah melanggar pasal 2 dan 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang mana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi menarik untuk diteliti karena dimana terdakwa hanya di putuskan hukuman 3 tahun penjara. Hukuman ini terlalu ringan jika dilihat dari segala perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi ini. Bukankah korupsi adalah kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang mana harus diberantas dengan tegas dan pasti oleh para penegak hukum. Agar terciptanya Indonesia yang bebas korupsi, penegakan hukum terhadap kasus korupsi janganlah dilakukan setengah-setengah. Jaksa KPK telah berupaya untuk membawa kasus ini ke ranah pengadilan merupakan wujud dari keseriusan tetapi tidak adanya upaya hukum terhadap putusan pengadilan ini menjadi sebuah hal yang kurang tepat. Tindak pidana korupsi dapat mengakibatkan pembangunan seluruh aspek di Indonesia menjadi terlambat sehingga tertinggal oleh negara-negara berkembang lainnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ringan terhadap terdakwa dan apa upaya hukum yang dilakukan oleh Jaksa KPK dalam menanggapi putusan hakim tersebut. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Teori korupsi, teori penegakan hukum dan teori pemidanaan digunakan dalam penelitian ini untuk mejawab identifikasi masalah dalam penelitian ini. Pertimbangan hakim memutuskan ringan adalah adanya kemauan terdakwa untuk langsung mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa namun tidak ada upaya hukum banding yang dilakukan oleh Jaksa KPK terhadap putusan hakim ini menjadi sebuah hal yang sangat disayangkan.

Actions (login required)

View Item