Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

KEBEBASAN PERS DALAM PENGUATAN CIVIL SOCIETY BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA DI NEGARA HUKUM PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Sofwan, Edi (2015) KEBEBASAN PERS DALAM PENGUATAN CIVIL SOCIETY BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA DI NEGARA HUKUM PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Master thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

[img] Text
KEBEBASAN PERS DALAM PENGUATAN CIVIL SOCIETY BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA DI N.PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Press freedom is a right granted by the constitutional or legal protections relating to the media and published materials such as distribution, printing and publishing of newspapers, magazines, books or in other materials without any intervention or treatment from government censorship. While Civil society or civil society is an order of an independent civil society and democratic. the actual concept of civil society in Indonesia already exists from the time after independence can be seen from the concept of the Jakarta Charter, the Constitution of the United Republic of Indonesia, the Constitution while in 1950, the Constitution of 1945, and the amendments to the Constitution of 1945. Influence development of civil society in Indonesia because of legal and political factors, began to flare, understand that since the New Order era and then a period of transition and reform era. In the New Order period is a period of absolute power / centralized, so the state becomes tyranny / totalitarian. Reform mandate for change towards a more democratic system that is more concerned with the rights of the people or the system of civil society, and then the message is addressed by the amendments to the Law No. 39 Year 1999 on Human Rights. Identification of the first problem: how freedom of the press in strengthening civil society in the State draft law of the Republic of Indonesia. Second: how the implementation of human rights following the amendment to the Constitution of the Republic of Indonesia. Methods of research in writing this thesis using normative juridical method with the type of descriptive analytical study is to provide an overview, review and analyze legislation implementing the relationship between the practice of freedom of the press in strengthening civil society in the rule of law by the Human Rights after the amendment of the Constitution the Republic of Indonesia Year 1945. openness press Strengthening civil society in the law of the Republic of Indonesia state concept is to increase the service rule of law, transparency of public / press, democracy, tolerance and pluralism, and social justice, and their enforcement pillar of civil society. While the implementation of human rights in Indonesia after the amendment has been applied effectively, among human rights such as: Personal Rights (Personal Rights), Political Rights (Political Rights), Legal Rights (Rights of Legal Equality), Economic Rights (Property Rights), human rights Justice (Procedural rights), social Cultural rights (social Culture rights).

Item Type: Thesis (Master)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorIman, Mas195603151984021002
Thesis advisorDanial, Danial197709022008011012
Additional Information: Kebebasan pers adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan penerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah. sedangkan Civil society atau masyarakat madani adalah sebuah tatanan masyarakat sipil yang mandiri dan demokratis. sebenarnya di Indonesia konsep civil society sudah ada dari jaman setelah kemerdekaan dapat dilihat dari konsep Piagam Jakarta, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Undang-Undang Dasar 1945, dan hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pengaruh perkembangan civil society di Indonesia karena faktor hukum dan politik, mulai bergejolak, paham tersebut sejak masa Orde Baru lalu kemudian masa transisi dan era reformasi. Pada masa Orde Baru merupakan masa kekuasaan absolut, sentralistik sehingga Negara menjadi tirani/totaliter, amanat reformasi untuk merubah sistem ke arah yang lebih demokratis yang lebih memperhatikan pada hak-hak rakyat atau sistem civil society, lalu kemudian amanat tersebut dijawab oleh hasil amandemen undangundang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Identifikasi masalah pertama: bagaimana kebebasan pers dalam penguatan civil society dalam konsep Negara hukum Republik Indonesia. Kedua: bagaimana implementasi hak asasi Manusia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan Tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis yaitu dengan memberikan gambaran, menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan hubungan antara praktek pelaksanaan kebebasan pers dalam penguatan civil society dalam Negara hukum berdasarkan Hak Asasi Manusia pasca amandemen UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keterbukaan pers dalam Penguatan civil society dalam Konsep Negara hukum Republik Indonesia yaitu untuk peningkatan layanan supremasi hukum, keterbukaan publik/pers, demokratisasi, toleransi dan pluralisme, serta keadilan sosial, dan adanya pilar penegak civil society. Sedangkan implementasi hak asasi manusia pasca amandemen di Indonesia sudah terlaksana dengan efektif, diantara hak asasi manusia seperti: Hak Asasi Pribadi (Personal Rights), Hak Asasi Politik (Political Rights), Hak Asasi Hukum (Rights of Legal Equality), Hak Asasi Ekonomi (Property Rights), Hak asasi Peradilan (Procedural Rights), Hak asasi sosial Budaya (Social Culture Rights).
Uncontrolled Keywords: Freedom of the Press, the Civil Society, Human Rights, Rule of Law, Amendment. Kebebasan Pers, Civil Society, Hak Asasi Manusia, Negara Hukum, Amandemen
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 08-Pascasarjana
08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum
Depositing User: Perpustakaan Pusat
Date Deposited: 31 Mar 2022 23:19
Last Modified: 31 Mar 2022 23:19
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/11330

Actions (login required)

View Item View Item