IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK PADA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

ASMAWI, MUHAMMAD (2015) IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK PADA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. Master thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text
IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK P.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (1MB)

Abstract

The importance of the right to information is very evident in the administration of the country, where the government was conducted of, for and by the people. Indonesia As a democratic constitutional state is a state which the implementation of a system based on the mandate of the people of his state, it is only logical and even the people's right to know information about the performance or operation of the state and / or government. In the management of the state and / or government, government as the Organizers shall be responsible to the people. Thus, the freedom of public information becomes a necessity in organizing the republic of Indonesia. Without disclosure of information regarding the governmental activities, the real essence of democracy has been lost. Banten Province is a province that is still new formed then after earlier still in the region of West Java, the reasons of Banten formation is the passion to build and manage natural resources for the welfare of the community Banten not for a handful of people. Development and regional development offerings will go well if adheres to the principle of good governance, one of them by involving the community in monitoring government policy through constitution concerning public disclosure. This study uses normative legal research with the approach of the constitution, using primary and secondary data, primary data obtained directly from the research and secondary data obtained from the study of literature primary legal materials, secondary and tertiary. is descriptive data analysis using qualitative methods. The results showed that: First, as a community public information Applicant must be able to understand their rights and obligations as the Petitioner's request for information that the requested information is understandable and well served by public bodies. Second, the Public Section Awareness that the disclosure of information is a necessity, then all existing information on any public agency within the Banten provincial government is open and the information can be given to the applicant information, with the exception of information that could threaten the security and unfair competition. Third, the existence of Banten Information Commission should be able to give effect to the readiness of the public body within the Banten provincial government in providing service request information by users not only receive information, check and resolve the dispute information. Due to the public's understanding associated with the right information is not maximized.

Item Type:

Thesis (Master)

Contributors:

Contribution	Contributors	NIP/NIM
Thesis advisor	Taher, Palmawati	145902031986012002
Thesis advisor	Jazuli, Rahmat	196104262000121001

Additional Information:

Pentingnya hak untuk memperoleh informasi sangat nyata dalam penyelenggaraan negara, dimana pemerintahan dilaksanakan dari, untuk dan oleh rakyat. Indonesia Sebagai negara hukum demokrasi adalah negara dimana pelaksanakan sistem kenegaraannya berdasarkan amanat rakyat, maka sudah sewajarnya dan bahkan merupakan hak rakyat untuk mengetahui informasiinformasi mengenai kinerja atau penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan, pemerintah selaku Penyelenggara harus bertanggungjawab kepada rakyat. Dengan demikian maka kebebasan memperoleh informasi publik menjadi sebuah keharusan dalam penyelenggaran negara republik Indonesia. Tanpa adanya keterbukaan informasi Mengenai kegiatan pemerintahan, sesungguhnya hakikat demokrasi itu telah hilang. Provinsi Banten adalah Provinsi yang masih baru tebentuk setelah sebelumnya masih dalam wilayah jawa barat, alasan terbentuknya provinsi banten adalah semangat untuk membangun dan mengelola sumber daya alam yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat Banten bukan untuk segelintir orang semata. Pembangunan dan pengembangan wilayah banten akan berjalan dengan baik apabila menganut prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, salah satunya dengan mengikutsertakan masyarakat dalam mengawasi kebijakan pemerintahan melalui Undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekantan Undang-Undang, menggunakan data primer dan sekunder, data primer diperoleh langsung dari tempat penelitian sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian kepustakaan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. analisis data bersifat deskriftif dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa : Permata, Masyarakat selaku Pemohon informasi publik harus dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai Pemohon informasi sehingga permohonan informasi yang diminta dapat dipahami dan dilayani dengan baik oleh Badan Publik. Kedua, Kesadaran Badan Publik bahwa keterbukaan informasi adalah sebuah keniscayaan, maka seluruh informasi yang ada pada setiap Badan Publik dilingkungan pemerintahan provinsi Banten adalah informasi yang terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon informasi, terkecuali informasi yang bisa mengancam keamanan dan persaingan usaha tidak sehat. Ketiga, Keberadaan Komisi Informasi Banten harus bisa memberikan pengaruh terhadap kesiapan badan publik dilingkungan pemerintah provinsi Banten dalam memberikan pelayanan permohonan informasi oleh pengguna informasi tidak hanya menerima, memeriksa dan menyelesaikan sengketa informasi. Karena pemahaman masyarakat terkait dengan hak mendapatkan informasi belum maksimal.

Uncontrolled Keywords:

Disclosureof informatiom, good governance Keterbukaan Informasi, Kepemerintahan yang baik

Subjects:

K Law > K Law (General)

Divisions:

08-Pascasarjana
08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum

Depositing User:

Perpustakaan Pusat

Date Deposited:

31 Mar 2022 21:22

Last Modified:

31 Mar 2022 21:22