NURMALITA SARI, APRILIA (2016) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG DI PHK SECARA SEPIHAK DISEBABKAN MELAKUKAN KESALAHAN BERAT DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG DI PHK SECARA SEPIHAK DISEBABKAN MELAKUKAN KESALAHA.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
This research triggered by interest writer on cases that there are still many happens to workers in laid off unilateral iniquity weight without through judicial decisions criminal , that is supposed to according to the regulations should through judicial decisions criminal first but in practice there are many people who were found unilaterally first without warned first .In this research the problem is where protection laws against workers in laid off unilaterally caused made a mistake weight without through the award criminal first and legal remedy what to do by labor when he in laid off unilaterally caused made a mistake weight without the judicial criminal court first. So based on it, the purpose of this research is to find legal protection of workers laid off unilaterally caused made a mistake weight without through the process criminal court first and legal remedy what should be done by labor laid off unilaterally caused made a mistake weight without through the process criminal court first.But methods used in research is qualitative juridical normative with the approach. The conclusion of this study that the protection law to be acquired by the workers but no setting clear on the protection of the law against labor in layoffs caused heavy made a mistake , the inside the act number 13 year 2003 on manpower just explain that worker who in layoffs made a mistake caused heavy ought to get the replacement of loss by he gave money reimbursement of loss in accordance with article 158 paragraph 3 of law no. 13 year 2003 on manpower , the sound of the article is not the to reflect the protection of the law that is supposed to be there by workers are around would be made clear that workers could in layoffs caused make mistakes as long as heavy get compensation given by businessmen. And legal remedy that can be done by the workers in layoffs unilaterally caused heavy made a mistake is through of resolving conflicts industrial relations as bipartite , mediation , conciliation , abitrase industrial relations a preferred option if bipartite advanced fail to settle disputes
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap kasus yang masih banyak terjadi terhadap tenaga kerja yang di PHK sepihak akibat kesalahan berat tanpa melalui putusan pengadilan pidana, yang seharusnya menurut peraturan harus melalui putusan pengadilan pidana terlebih dahulu tetapi dalam prakteknya masih banyak yang diputus secara sepihak terlebih dahulu tanpa diberi peringatan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini yang menjadi masalah adalah dimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang di PHK secara sepihak disebabkan melakukan kesalahan berat tanpa melalui putusan pidana terlebih dahulu dan upaya hukum apa yang harus dilakukan oleh tenaga kerja apabila ia di PHK secara sepihak disebabkan melakukan kesalahan berat tanpa adanya putusan pengadilan pidana terlebih dahulu. Maka berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang di PHK secara sepihak disebabkan melakukan kesalahan berat tanpa melalui proses pengadilan pidana terlebih dahulu dan upaya hukum apa yang harus dilakukan oleh tenaga kerja yang di PHK secara sepihak disebabkan melakukan kesalahan berat tanpa melalui proses pengadilan pidana terlebih dahulu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum yang harus didapat oleh pekerja tetapi belum ada pengaturan yang jelas tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang di PHK disebabkan melakukan kesalahan berat, adapun di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya menjelaskan bahwa pekerja yang di PHK disebabkan melakukan kesalahan berat seharusnya mendapatkan penggantian rugi dengan diberikannya uang penggantian kerugian sesuai dengan Pasal 158 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bunyi pasal tersebut sebenarnya tidak dapat mencerminkan perlindungan hukum yang seharusnya di dapatkan oleh pekerja tersebut sebaliknya akan memperjelas bahwa pekerja dapat di PHK disebabkan melakukan kesalahan berat asalkan mendapatkan ganti kerugian yang diberikan oleh pengusaha. Dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja yang di PHK secara sepihak disebabkan melakukan kesalahan berat adalah melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial seperti bipartit, mediasi, konsiliasi, abitrase hubungan industrial merupakan pilihan lanjutan bila bipartit gagal untuk menyelesaikan perselisihan | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | the lack of arrangement clear in protecting law given to workers in laid off caused made a mistake heavy belum adanya pengaturan yang jelas terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kerja yang di PHK disebabkan melakukan kesalahan berat | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 31 Mar 2022 14:58 | |||||||||
| Last Modified: | 31 Mar 2022 14:58 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/11290 |
Actions (login required)
 |
View Item |