Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Serang No.12/PHI.G/2013/PN. Srg)

ARDI, ARDI (2016) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Serang No.12/PHI.G/2013/PN. Srg). Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG.PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (23MB)

Abstract

Legal protection the rights of workers is a matter that is mandated in Law No. 13 of 2003 on Labour, but in reality in order to achieve and obtain these rights is not easy or even to achieve it requires the various struggles and sacrifices and the workers / laborers. As in the case of industrial dispute which has been decided by the Court of Industrial Relations Serang between Sukardi and co-organization of labor against PT Intan Pertiwi Industry with case No. 12 / PHI.G / 2013 / PN. Srg. The termination process conducted by PT Intan Pertiwi Industries has an impact on resistance to the representation of trade unions / labor unions. So that workers have a pretty good bargaining position for the company. The method used is a normative legal research methods or Legal Research with a descriptive analytical research specifications. To examine in depth and systematic application of the conception of the appropriate legal protection in the field of employment. Research using the approach of legislation (Library Research) and field (Field Research). From the discussion, it is known that the mechanism of implementation terminate the employment of labor rights in PT Intan Pertiwi Industry, shall be proceed in accordance with the provisions, ranging from calling up the industrial relations court. So that the legal protection of labor rights in the form of wages and others can be met properly and no one harmed one another. Legal protection was naturally given to the workers' representatives, namely unions / labor unions, because representation in the organization will bring implementation in the field of conformity with applicable regulations.

Item Type: Thesis (Master)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorTAHIR, PALMAWATI195902031986012002
Thesis advisorASNAWI R, ACENG196010251990031001
Additional Information: Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja yang merupakan suatu hal yang diamanatkan dalam Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun dalam kenyataannya untuk mencapai dan memperoleh hak-hak tersebut tidaklah mudah atau bahkan untuk mencapainya memerlukan berbagai perjuangan maupun pengorbanan dan para kaum pekerja/buruh. Seperti halnya pada kasus perselisihan hubungan industrial yang telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial Serang antara Sukardi dan rekan organisasi buruh melawan PT Intan Pertiwi Industri dengan perkara Nomor 12/PHI.G/2013/PN. Srg. Proses pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT Intan Pertiwi Industri memberikan dampak terhadap perlawan keterwakilan serikat pekerja/serikat buruh. Sehingga tenaga kerja memiliki posisi tawar yang cukup baik bagi perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif atau Legal Research dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Untuk mengkaji secara mendalam dan sistematis mengenai konsepsi penerapan perlindungan hukum yang sesuai dalam bidang ketenagakerjaan. Penelitian dengan mempergunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Library Research) dan lapangan (Field Research). Dari hasil pembahasan diketahui bahwa mekanisme pelaksanaan pemutusan hubungan kerja terhadap hak tenaga kerja di PT Intan Pertiwi Industri, wajib dilakukan berproses sesuai dengan ketentuan, mulai dari pemanggilan sampai dengan pengadilan hubungan industrial. Sehingga perlindungan hukum terhadap hak tenaga kerja berupa upah dan lainnya dapat terpenuhi dengan baik dan tidak ada yang dirugikan satu sama lainnya. Perlindungan hukum pun sudah sewajarnya diberikan terhadap perwakilan pekerja yaitu serikat pekerja/serikat buruh, karena keterwakilan dalam berorganisasi akan memunculkan kesesuaian penerapan dilapangan dengan ketentuan yang berlaku
Uncontrolled Keywords: Legal Protection, Labor, Rights, Industrial Relations Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Hak, Hubungan Industrial
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 08-Pascasarjana
08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum
Depositing User: Perpustakaan Pusat
Date Deposited: 31 Mar 2022 11:14
Last Modified: 31 Mar 2022 11:14
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/11288

Actions (login required)

View Item View Item