SUHERMAN, HERY (2016) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANGUNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH. Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DENGAN BERLAKUNYA UNDA.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
This study examines the forms of legal protection given to creditors in the carrying out of executions Mortgage with the enactment of Law No. 4 of 1996 on Mortgage of Land and Their Bodies Relating to Land. The purpose to achieved in this research, which is to analyze legal protection for a creditor the holder the right dependent and to the execution objects formal use of Mortgage with the enactment of law no. 4 of 1996. This research includes normative legal research is descriptive. The data used in this research is secondary data (secondary data), the data is not obtained directly from the field or the community, but through the study of literature by reviewing and studying books, literature, journals, and Internet data. The data collection technique used is literature study, while data analysis technique conducted qualitatively. Results obtained from this legal research is a form of legal protection given to the creditor when the debtor defaults under the Act No. 4 of 1996 which is a credit agreement as outlined in deed form, either in the form of a deed under the hand and deed authentic according to the explanation of Article 10 of Law OF No. 4 of 1996, that with the issuance of the Certificate Encumbrance by the Land Office as proof of their Mortgage, which has irah-irah and have the same powers as executorial judge's decision is legally binding, so if the debtor's breach of contract or tort, may request aid directly to the Chairman of the local District Court to execute through a public auction in order to obtain repayment of receivable creditor. As well as the interpretation of the Act No. 4 of 1996, which gives legal protection to creditors, namely the provision of Article 1 paragraph 1 of the preference rights of a creditor; Article 6, Article 14 paragraph (1), (2) and (3) and Article 20 (2) and (3) the execution Mortgage; Article 11 (2) of appointments that should be included in the Deed Granting Mortgage (APHT) to protect the creditor when the debtor defaults, as well as the provisions of Article 7 concerning the principle of droit de suite which states that Encumbrance still guaranteeing the object even switch to a third party that will still guaranteeing the settlement of receivables of creditors.
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Penelitian ini mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan berlakunya UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda yang Berkaitan dengan Tanah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur pemegang hak tanggungan dan pelaksanaan eksekusi obyek Hak Tanggungan dengan berlakunya Undang – undang No. 4 Tahun 1996. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (secondary data), yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, tetapi melalui studi kepustakaan dengan mengkaji dan mempelajari buku, literatur, jurnal, dan data internet. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis datanya dilakukan secara kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian hukum ini adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur saat debitur wanprestasi menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yaitu perjanjian kredit yang dituangkan dalam bentuk akta, baik berupa akta di bawah tangan maupun akta autentik sesuai dengan Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, yang memiliki irah-irah dan mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan hakim berkekuatan hukum tetap, maka apabila debitur cidera janji atau wanprestasi, dapat meminta bantuan secara langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan eksekusi melalui pelelangan umum guna memperoleh pelunasan piutang kreditur. Serta penafsiran dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang memberikan perlindungan hukum kepada kreditur, yaitu ketentuan Pasal 1 angka 1 tentang hak preference seorang kreditur; Pasal 6, Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 20 ayat (2) dan (3) tentang eksekusi Hak Tanggungan; Pasal 11 ayat (2) tentang janji yang harus dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) untuk melindungi kreditur ketika debitur wanprestasi, serta ketentuan Pasal 7 tentang asas droit de suite yang menyatakan bahwa Hak Tanggungan tetap menjamin objeknya sekalipun beralih kepada pihak ketiga sehingga akan tetap menjamin pelunasan piutang kreditur | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Legal protection, security rights, creditor, Law No. 4 of 1996 Perlindungan hukum, Hak tanggungan, Kreditur, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 31 Mar 2022 10:23 | |||||||||
| Last Modified: | 31 Mar 2022 10:23 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/11281 |
Actions (login required)
 |
View Item |