Mulyawan, Zakaria Agung (2015) Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Fishing Di Wilayah Merak Banten (Studi Wilayah Hukum Polda Banten). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ILLEGAL FISHING DI WILAYAH MERAK BANTEN.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (10MB)

Abstract

Proses pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia khususnya untuk ikan�ikan karang saat ini banyak yang tidak sesui dengan Code Of Coundt For Responsible Fisheries (CCRF). Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya kebutuhan dan permintgaan pasar untuk ikan-ikan karang serta persaingan yang semakin meningkat. Keadaan tersebut menyebabkan nelayan melalukan kegiatan eksploitasi terhadap ikan-ikan karang secara besar-besaran dengan menggunakan berbagai cara yang tidak sesuai kode etik perikanan yang bertanggung jawab. Cara yang umumnya di gunakan oleh nelayan adalah melakikan illegal fishing yang meliputi pemboman, pembiusan, dan penggunaan alat tangkap trawl. Semua cara yang dilakukan oleh nelayan ini semata-mata hanya mengutungkan untuk nelayan dan memberikan dampak kerusakan bagi ekosistem perairan kuhususnya terumbu karang. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya dari penegak hukum terhadap pelaku penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing) yang terjadi di wilayah Merak Banten dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing yang terjadi di wilayah Merak Banten. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan pengumpulan data diperoleh melalui menganalisis peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar pidana, serta pendapat hakim. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil Bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku illegal fishing dalam alat tangkap ikan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang terdapat dalam pasal 84, pasal 85, pasal 86 ayat (1), dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Karena kejahatan yang dilakukan pelaku illegal fishing dalam alat tangkap ikan yang dilarang merupakan kejahatan yang merugikan dan merusak keberlanjutan sumber daya alam dalam laut dan dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan juga sebagai perbuatan yang mengandung tindak pidana pencurian ikan secara illegal dan Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh ditpolair wilayah hukum polda Banten menerima laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi illegal fishing, pihak kepolisian perairan melakukan patroli dan melakukan penyelidikan terhadap kapal yang melakukan illegal fishing, polisi perairan memeriksa kelengkapan surat-surat, memeriksa alat apa yang digunakan untuk menangkap ikan, dan memeriksa nahkoda kapal yang melakukan illegal fishing. Setelah terbukti kapal nelayan tersebut melakukan illegal fishing polisi peraitan melakukan penangkapan terhadap nahkoda dan anak buah kapal di periksa sebagai saksi. Pihak kepolisisn perairan setelah melakukan penyidikan kepolisian melakukan penangkapan, penyitaan, dan penahanan. Pihak kepolisian perairan mengirim berkas kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan tuntutan terhadap pelaku dan menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku.

Actions (login required)

View Item