Hasanah, Iin Nida’ul (2015) ANALISIS YURIDIS TERHADAP SISTEM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (Studi Kasus Penyusunan RKPD Kabupaten Serang). Master thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
ANALISIS YURIDIS TERHADAP SISTEM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) BERDASARKAN U2.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB) |
Abstract
Law Number 25 2004 on National Development Planning System mandates that the Regional Development Planning is formulated in a transparent, responsive, efficient, effective, accountable, participatory, measurable, equitable and sustainable. RKPD is an annual planning document prepared as descriptions of RPJMD or five-year Regional Development Planning that are detailed and operational, RKPD has a strategic role to determine the success of regional development both medium term and long term. With a highly strategic role, RKPD is arranged systematically, precisely, effective, efficient, equitable and sustainable, as the RKPD will be used as guidelines for the preparation of Local Development Budgets (RAPBD). In fact this research finds that the preparation system of RKPD in Kabupaten Serang is not done in detail and less reflective the aspects of effectiveness, efficiency, equitable and sustainable. The problems are: The first, how the system preparation of RKPD in Law Number 25 2004 is able to optimize the use of development resources efficiently, equitably, and sustainably. The second, how the implementation of Law No. 25 2004 in preparation the RKPD of Kabupaten Serang can improve the welfare of the citizens. The goals are: The first, analyzing the preparation system of RKPD in Law Number 25 2004 to be able in optimizing the use of development resources efficiently, equitably, and sustainably. The second, analyzing the implementation of Law No. 25 2004 in preparing the RKPD of Kabupaten Serang whether can improve the welfare of the citizens. The method used are a normative juridical approach to the law (Statute approach) and juridical empirical as a supporter. While the techniques of data collection is done by means of summarizing the information that has been obtained from the various parties that have been scientifically tested. The Data collection is done by using Primary data and Secondary data. The use of primary data is as supporting the completeness of data through interviews with multiple stakeholders. The results of this research are: The first, the Preparation system of RKPD in Kabupaten Serang as the implementation of Law No. 25 2004 has not been able to optimize the development resources efficiently, equitably and sustainably. The second, the implementation of Law No. 25 2004 in preparation of RKPD in Kabupaten Serang can not optimally improve the public welfare. In the future, we need to build a high commitment in achieving the common goals, consistently implementing the regulations and commitment to guarantee the basic rights of citizens
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang disusun sebagai jabaran dari RPJMD atau perencanaan lima tahunan daerah yang bersifat rinci dan operasional, RKPD memiliki peranan yang sangat strategis untuk menentukan keberhasilan pembangunan daerah baik jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan peranannya yang sangat strategis, RKPD disusun secara sistematis, tepat, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan, mengingat RKPD akan dijadikan pedoman bagi penyusunan RAPBD. Dalam kenyataannya, ternyata sistem penyusunan RKPD dalam studi kasus di Kabupaten Serang tidak dilakukan secara rinci dan operasional serta kurang mencerminkan aspek efektifitas, efisiensi, berkeadilan dan berkelanjutan. Permasalahannya adalah : Pertama, bagaimana sistem penyusunan RKPD dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mampu mengoptimalkan penggunaan sumberdaya pembangunan secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kedua, bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dalam penyusunan RKPD di Kabupaten Serang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah : Pertama, menganalisis sistem penyusunan RKPD dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mampu mengoptimalkan penggunaan sumberdaya pembangunan secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kedua, menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dalam penyusunan RKPD di Kabupaten Serang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Aprroach) dan yuridis empiris dengan pendekatan partisipatif sebagai penunjang. Sedangkan pengumpulan teknik data dilakukan dengan cara merangkum informasi-informasi yang telah didapat dari berbagai pihak yang sudah teruji secara ilmiah. Perolehan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Penggunaan data primer dilakukan sebagai penunjang kelengkapan data yang dilakukan melalui kegiatan wawancara dengan beberapa stakeholder terkait. Adapun hasil penelitiannya adalah pertama, sistem penyusunan RKPD Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 belum mampu mengoptimalkan sumberdaya pembangunan secara efisien, berkeadilan dan berkelanjutan, kedua, implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dalam penyusunan RKPD di Kabupaten Serang belum secara optimal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ke depan, perlu dibangun sebuah komitmen tinggi dalam mencapai tujuan bersama, konsisten dalam melaksanakan ketentuan yang berlaku serta komitmen terhadap penjaminan hak-hak dasar warga. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Systems, The Preparation of Regional Annual Development Plan (RKPD), Work Plan, Regional Development and National Development. Sistem, Penyusunan RKPD, Rencana Kerja, Pembangunan Daerah, Pembangunan Nasional. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 29 Mar 2022 14:11 | |||||||||
| Last Modified: | 29 Mar 2022 14:11 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/10966 |
Actions (login required)
 |
View Item |