SAFIULLOH, SAFIULLOH (2016) KEPASTIAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH. Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text KEPASTIAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Land problems are important in human life on this earth, because a human life is very dependent on the land as a place to support human life, so that the relationship between land and people are inseparable. Efforts to land registration is a form of arrangement and control of land that leads in the utilization of social justice for all the people of Indonesia, to prevent misuse of land for melantarkan land that should be in use in accordance with the circumstances, the nature and purpose of his rights, then by their land use to provide legal certainty for holders of land rights. In Article 3 of Government Regulation No. 24 of 1997 tenatang land registration provide legal certainty. Issues addressed in this study were 1) how the land registration system that can provide legal certainty for every citizen of Indonesia? and 2) bagaimnakah penerpan article 32 paragraph (2) of Government Regulation No. 24 of 1997 on the completion of land registration issues? and 3) how the opinion of the theoretical and legal practitioners on assurance terahadap ownership certificates of land rights to this article. The method used in this research is normative juridical method. Secondary data relating to Article 32 paragraph (2) Regulation No. 24 of 1997 is the main data in this study and supported by primary data collected. Data were collected through the study of legal documents, interview. From this study it can be concluded that: 1) a land registration system that can provide legal certainty for every citizen of Indonesia is to use the system positively with these systems can more leverage in terms of ensuring legal certainty because in this system the government takes full responsibility for the truth the data presented in the certificate thus ensuring legal certainty to the holder of the certificate as a sign of ownership over a parcel of land. And 2) Application of Article 32 paragraph (2) Regulation No. 24 of 1997 solve the problems of land registration is still dependent on the consideration of the judge whether to bring justice to the parties to the dispute. Because of their two mutual interests collide that if the plaintiff actually acquire the land rights real and the defendant has actually acquired the rights over the land with faith baik.Umumnya legal practitioners directly related to the completion of land registration (judges and lawyers) has objected to the whereas the application of this chapter (Notary PPAT) agreed the implementation of this article in resolving land disputes

Item Type:	Thesis (Master)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor TAHIR, PALMAWATI 195902031986012002 Thesis advisor ASNAWI ROHANI, ACENG 196010251990031001
Additional Information:	Masalah tanah merupakan masalah penting dalam kehidupan manusia di bumi ini, karena sebagai kehidupan manusia sangat bergantung pada tanah sebagai tempat penunjang kehidupan manusia, sehingga hubungan antara tanah dan manusia tidak terpisahkan. Upaya pendaftaran tanah merupakan suatu bentuk penataan dan penguasaan tanah yang mengarah dalam pemanfaatan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, untuk mencegah penyalahgunaan tanah untuk melantarkan tanah yang seharusnya di pergunakan sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan haknya, maka dengan adanya pemanfaatan tanah memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tenatang pendaftaran tanah memberi kepastian hukum. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1) bagaimanakah sistem pendaftaran tanah yang dapat memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara indonesia ? dan 2) bagaimnakah penerpan pasal 32 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 dalam penyelesaian permasalahan pendaftaran tanah? dan 3)bagaimanakah pendapat teoritis dan praktisi hukum tentang jaminan kepastian kepemilikan sertifikat terahadap hak atas tanah terhadap pasal ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Data sekunder yang berhubungan dengan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 merupakan data utama dalam penelitian ini dan didukung pula dengan data primer yang dikumpulkan. Data dikumpulkan melalui studi dokumen-dokumen hukum, wawancara. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 1) sistem pendaftaran tanah yang dapat memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara indonesia adalah dengan menggunakan sistem positif dengan sistem ini dapat lebih maksimal dalam hal memberikan jaminan kepastian hukum karena didalam sistem ini pemerintah bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data-data yang disajikan dalam sertifikat sehingga memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemegang sertifikat sebagai tanda kepemilikan yang sah atas suatu bidang tanah. Dan 2) Penerapan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 dalam penyelesaian permasalahan pendaftaran tanah sampai saat ini masih tergantung dari pertimbangan hakim apakah akan membawa keadilan bagi pihak yang bersengketa. Karena adanya dua kepentingan yang saling terbentur yaitu jika penggugat benar-benar memperoleh hak atas tanah yang sebenarnya dan tergugat benar-benar memperoleh hak atas tanahnya dengan itikad baik.Umumnya praktisi hukum yang berkaitan langsung dengan penyelesaian pendaftaran tanah (hakim dan pengacara) menyatakan keberatannya terhadap diterapkannya pasal ini sedangkan (Notaris PPAT) menyatakan setuju diterapkannya pasal ini dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tanah
Uncontrolled Keywords:	Sistem Pendaftaran Tanah
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Perpustakaan Pusat
Date Deposited:	29 Mar 2022 13:38
Last Modified:	29 Mar 2022 13:38
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/10953

Actions (login required)

View Item