Hafifi, Hafifi (2015) KEPASTIAN HUKUM ITSBAT NIKAH TERHADAP STATUS PERKAWINAN DAN STATUS ANAK DARI HASIL PERKAWINAN SEBELUM DAN SETELAH UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN DARI PERKAWINAN POLIGAMI YANG TIDAK TERCATAT. Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
KEPASTIAN HUKUM ITSBAT NIKAH TERHADAP STATUS.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
Marriage is a sacred ties and rules which are parcel of the lives of children adam to in pairs , so it needs kind of rules in the implementation for the sake of the survival of human beings them selves .Indonesian citizens are muslim inevitably must obey two rules that are binding in her good as the servants of god or as citizens so that it should be complied with and meet with the regulation in her in doing and execute marriage .People living in the state of the Republic Indonesia should be to obey the law and the rules and regulations but on the other side in terms of consummated their marriage referring to muslim religious law fulfilled the conditions and unity marriage , that it could be only on the basis of article 2 of paragraph 1 of the law number 1 of 1974 on marriage , legal according to religious law which means also legal according to state law , but some people consider that that consummated their marriage are not based on article 2 paragraph ( 2 ) Provisions the decree of recording marriage, known as marriage under hand.The act of mating set is limited to marriage that were conducted before the act of it is imposed, but the religious court based on ratio decidendinya and scores for good receive he the marriage to marriage under hand after the act of mating enforced by relying on a compilation islamic law article 7 paragraph 3. Then that itsbat marriage is a solution the law of problem marriage which are not written very multi and variatif problems , as legitimion marriage of a marriage polygamy which are not written , one of the problems itsbat marriage rejected by a judge because it resulted in overlaping one rule with rule the others and will has created problems law other more complex , so many judicial consideration of the award and determination of marriage legitimation besides refer to legal basis itsbat marriage in this legislation however, there are also more on side your life to give a sense of justice profit or legal certainty. All that just to get legal certainty in Marriage status so as to give the score at against son whom even a treasure that they have been given in order to curb social life of and state , legal certainty in legitimation of marriage provides protection rights and obligations for two married couple and to the son whom of his marriage , in towards legal certainty for the status of marriage, of course many of law and regulation that must be revised and be fixed because the domain of debate in the event the registration of a marriage were fluctuating whether for marriage registration must be included in the conditions and unity the validity of the marriage or remained as administrative requirements , and this requires review and research that are specially because undesirable one regulation collide or in contrast with other regulation good islamic law and positive law in indonesia .
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | an anak adam untuk berpasangan, sehingga dibutuhkan peraturan dalam pelaksanaanya demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Warga Negara Indonesia yang beragama islam mau tidak mau harus mematuhi dua aturan yang mengikat dalam dirinya baik sebagai hamba Allah atau sebagai warga negara sehingga harus mematuhi dan memenuhi peraturan yang berlaku dalam dirinya dalam melakukan dan melaksanakan pernikahan. Masyarakat yang hidup di negara Republik Indonesia harus mematuhi hukum dan aturan yang berlaku namun disisi lain dalam hal perkawinan mereka mengacu pada hukum agama Islam terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, sehingga dapat dikatakan hanya berlandaskan pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sah menurut hukum agama yang berarti pula sah menurut hukum negara, namun sebagian masyarakat menganggap bahwa perkawinan mereka tidak berlandaskan pada pasal 2 ayat (2) ketentuan tentang perintah pencatatan perkawinan, dikenal dengan sebutan nikah dibawah tangan. Undang-Undang Perkawinan mengatur hanya terbatas pada perkawinan yang dilakukan sebelum Undang-Undang tersebut diberlakukan, namun Pengadilan Agama berdasarkan atas ratio decidendinya serta nilai maslahat kebaikan menerima dan mengabulkan pengesahan perkawinan terhadap perkawinan dibawah tangan sesudah Undang-Undang Perkawinan diberlakukan dengan mendasarkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3. Kemudian bahwa itsbat nikah merupakan solusi hukum dari permasalah perkawinan yang tidak tercatat yang sangat multi dan variatif permasalahnya, seperti itsbat nikah dari perkawinan poligami yang tidak tercatat, salah satu permasalahan itsbat nikah yang ditolak oleh hakim karena itu mengakibatkan overlaping satu aturan dengan aturan yang lain serta akan menimbulkan permasalahan hukum lainya yang lebih komplek, sehingga banyak pertimbangan hukum dalam putusan dan penetapan itsbat nikah selain merujuk pada dasar hukum itsbat nikah dalam hal ini peraturan perundang-undangan namun ada pula lebih kepada kemaslahatan hidup demi memberikan rasa keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum. Semua itu hanya untuk mendapatkan kepastian hukum dalam status perkawinanya sehingga memberikan kedudukan terhadap anak yang dilahirkan bahkan harta yang dimilikinya guna menertibkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Kepastian hukum dalam itsbat nikah memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi dua pasangan suami istri dan bagi anak anak yang dilahirkan dari pernikahannya, dalam menuju kepastian hukum bagi status keperdataan pernikahan tentunya banyak peraturan dan perundang-undangan yang harus direvisi dan diperbaiki karena ranah perdebatan dalam hal pencatatan pernikahan masih bergejolak apakah pencatatan pernikahan harus dimasukan dalam syarat dan rukun sahnya pernikahan atau masih tetap sebagai syarat administrasi saja, ini membutuhkan peninjaun dan penelitian yang khusus karena tidak diinginkan satu peraturan berbenturan atau bertolak belakang dengan peraturan lainya baik hukum islam maupun hukum positif di Indonesia | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Marriage, Legitimation of Marriage, legal certainty erkawinan, Itsbat Nikah, Kepastian Hukum | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 29 Mar 2022 13:34 | |||||||||
| Last Modified: | 29 Mar 2022 13:34 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/10952 |
Actions (login required)
 |
View Item |