SOFYA, CHRISTIN (2016) TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN (Studi Kasus Pemadaman Listrik Secara Bergiliran di Komplek TNI-AL Kelurahan Ciangsana Oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Area Gunung Putri). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

Daerah Komplek TNI-AL Kelurahan Ciangsana yang merupakan distribusi dari PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Area Gunung Putri merupakan daerah yang sering terjadi pemadaman listrik tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu terhadap konsumen listrik di daerah tersebut dan banyak keluhan dari konsumen listrik atas pemadaman listrik. Adapun permasalahan dalam penelitian ini,Bagaimana PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Area Gunung Putri dalam melaksanakan kewajibanpenyediaan daya listrik terhadap pelanggan di Komplek TNI-AL Kelurahan Ciangsana berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan,Bagaimana PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Area Gunung Putri melaksanakan tanggung jawab dalam mengganti kerugian atas pemadaman listrik yang terjadi di Komplek TNI-AL Kelurahan Ciangsana berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Teknik analisis data yaitu analisis kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, sebagai penunjang data sekunder dilakukan studi lapangan yaitu melakukan wawancara dengan Bapak Sentotselaku Supervisor Pemeliharaan Jaringan Distribusi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Area Gunung Putri dan masyarakat Komplek TNI-AL Kelurahan Ciangsana selaku konsumen listrik. Hasil penelitianadalahPT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Area Gunung Putri belum menjalankan tanggung jawabnya dalam menyediakan tenaga listrik kepada konsumen dengan semestinya selaku pemegang izin usaha penyediaan tenaga lisrik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan ketenagalistrikan, Meskipun ada regulasi yang mengatur mengenai tanggung jawab PT PLN dalam memberikan ganti kerugian, namun tidak diatur dengan jelas mengenai perhitungan pemberian ganti rugi yang diberikan oleh PLN.

Actions (login required)

View Item