HERMANTO SILITONGA, FREDDY (2016) KEDUDUKAN HUKUM HAK TAGIH PIUTANG SEBAGAI JAMINAN KREDIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA. Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
KEDUDUKAN HUKUM HAK TAGIH PIUTANG SEBAGAI JAMINAN KREDIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 199.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB) |
Abstract
The role of the Bank in the national economy development agencies is vital like a heart in the human body one of them is giving credit to the public as required in Article 1 paragraph (2) of Law No. 10 of 1998. Given the risky loans, it required the transfer of collateral (guarantee) by the debtor aiming for loan repayment if debtors in default at a later date. One thing that can be pledged as collateral for credit facilities is receivable.The research problem is about the classification of receivables that can be mounted fiduciary and the status of the fiduciary accounts relating denagn legally surrender. This type of research is normative juridical research with this technique through the library materials in the legal areas of law related to the research. Source materials research is a primary law, secondary, and tertiary collected by using documentation, whereas the data analysis performed in this study is qualitative.The results showed that all of the receivable can be charged but receivables fiduciary on behalf of the often charged with fiduciary incurred in trading activities. Credit guarantee agreement raises the legal relationship between the creditor (lender) and the credit recipient (debtor), to regulate the rights and obligations of each party according to the agreement that has been agreed upon. Credit agreements need to be made in writing, either be notarized or under hand to provide legal certainty to each party. Credit guarantee agreement legally can apply for an element of credit guarantee agreement validity requirements are met. Position on the fiduciary accounts receivable is as endorsee of the bank to perform third party billing and handed it to the bank.
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Peranan Bank dalam lembaga pembangunan perekonomian suatu bangsa sangat vital layaknya sebuah jantung dalam tubuh manusia salah satunya adalah memberikan kredit kepada masyarakat sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Mengingat kredit yang disalurkan mengandung risiko, maka dipersyaratkan adanya penyerahan agunan (jaminan) oleh pihak debitur yang bertujuan untuk pelunasan kredit apabila debitur melakukan wanprestasi di kemudian hari. Salah satu benda yang dapatdijaminkan dalam pemberian fasilitas kredit adalah piutang. Permasalahan dalam penelitian adalah tentang klasifikasi piutang yang dapat dipasang jaminan fidusia serta kedudukan piutang pada jaminan fidusia berkaitan denagn penyerahannya secara yuridis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridi snormatif dengan teknik pendekatan melalui bahan pustaka bidang hukum dan perundang-undang yang berkaitan dengan penelitian. Sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua piutang dapat dibebankan jaminan fidusia namun piutang atas nama yang sering dibebankan dengan jaminan fidusia yang timbul dalam kegiatan perdagangan. Perjanjian jaminan kredit menimbulkan hubungan hokum antara pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur), untuk mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian kredit perlu dibuat secara tertulis, baik secara notariil maupun secara di bawah tangan untuk memberikan kepastian hukum pada masing-masing pihak. Perjanjian jaminan kredit dapat berlaku secara sah selama unsure syarat sahnya perjanjian jaminan kredit terpenuhi. Kedudukan piutang pada jaminan fidusia adalah sebagai penerima kuasa dari bank untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga dan menyerahkannya pada bank tersebut | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Agreement, Credit, Receivable Perjanjian, Kredit, Piutang | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 29 Mar 2022 12:11 | |||||||||
| Last Modified: | 29 Mar 2022 12:11 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/10939 |
Actions (login required)
 |
View Item |