KHAIRUL HAKIM, FIRMAN (2016) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINDAKAN KEGIATAN PROSTITUSI BERDASARKAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2001 KOTA CILEGON. Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
Prostitution is one of social disease that must be in the tackled or eliminated spreading. Prostitution is a sex problem that has a big influence for a variety of parties from moral development influence, lifestyle, social aspect and others. In this case Cilegon City was trying to protect the citizens by the publication the rule of region No. 5 of 2001 about infraction of sacrilegious in Cilegon City. This research was to know how the policy implementation of the rule of region No. 5 of 2001 about infraction of sacrilegious in Cilegon City. This research used Merile S. Grindle’s implementation model with some aspects that being used.The method of the research used a qualitative descriptive. Data collection technique used observation, interview, and documentation study. The Informants in this research include Unit Municipal Police Cilegon City, Social Services, Local Communities, Religious Leaders, Prostitution Actors (WPS ), Pimps and KPA Cilegon City. The purpose of this research was to know: 1). How The Policy Implementation process In Enforcement Prostitution Activity Based on The Rule of Region No. 5 of 2001 in the Cilegon City, 2). How The Result of Implementation Enforcement Prostitution Activity After the publication of the rule of region No. 5 of 2001. 1). The Implementation process is carried out starting from the socialization conducted by implementing, prosecution and rehabilitation of female sex workers. 2). The Result of Implementation the Rule of Region No. 5 of 2001 and the efforts made by the government has not maximum because there are still some obstacles both internal and external facing by the executor. The internal factors include: Limitations of Sciences Regulation No. 5 of 2001 , The ineffectiveness of the implementation of social rehabilitation, lack of funding towards the female sex workers (WPS ), Limitations the employee of TKSK (Labor Voluntary Subdistrict ) , lack of coordination with other institutions, there has been no appropriate steps in dealing with prostitution, Leaking information of prosecution, there are any person who violates the rules , the number of personnel is inadequate, while the external factors include : the weakness data collection of female sex workers (WPS ), Prostitution arranged neatly and low sanctions given.
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Prostitusi merupakan salah satu dari penyakit masyarakat yang harus di tanggulangi atau di hilangkan penyebarannya. Prostitusi merupakan masalah pelacuran yang memiliki pengaruh cukup besar bagi berbagai pihak dari pengaruh akan perkembangan moral, gaya hidup, aspek sosial dan lain sebagainya. Dalam hal ini Kota Cilegon mencoba melindungi warganya dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2001 tentang Pelanggaran Asusila di Kota Cilegon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelanggaran Asusila di Kota Cilegon. Penelitian ini menggunakan model Implementasi Merile S. Grindle dengan beberapa aspek yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini antara lain Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon, Dinas Sosial, Masyarakat Sekitar, Tokoh Agama, Pelaku Prostitusi (WPS ), Mucikari dan KPA Kota Cilegon. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui: 1). Bagaimana Proses Implementasi Kebijakan Dalam Penindakan Kegiatan Prostitusi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 di Kota Cilegon, 2). Bagaimana Hasil Implementasi Penindakan Kegiatan Prostitusi Setelah terbitnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001. 1). Proses Implementasi dilakukan secara bertahap mulai dari sosialisai yang dilakukan para pelaksana, penindakan dan rehabilitasi. 2). Hasil dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah belum belum maksimal karena masih ada beberapa hambatan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh para pelaksana, faktor internal diantaranya: Keterbatasan Pengetahuan Perda Nomor 5 Tahun 2001, Belum efektifnya pelaksanaan rehabilitasi sosial, Minimnya pendanaan terhadap penaggulangan para WPS, Keterbatasan pegawai TKSK (Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan), Kurangnya kordinasi dengan lembaga lain, Belum adanya langkah ynag tepat dalam mengatasi kegiatan prostitusi, Bocornya informasi rajia, adanya oknum yang menyalahi aturan, Jumlah pelaksanaa yang kurang memadai, sedangkan faktor eksternal diantanya: Masih lemahnya pendataan para WPS, Kegiatan prostitusi tertata rapih dan rendahnya sangsi yang diberikan. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Policy Implementation, Immoral Violation, The Rule of Region, Prostitution Implementasi Kebijakan, Pelanggaran Asusila, Peraturan Daerah, Prostitusi | |||||||||
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) | |||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 63101-Magister Administrasi Publik |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 29 Mar 2022 10:59 | |||||||||
| Last Modified: | 29 Mar 2022 10:59 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/10914 |
Actions (login required)
 |
View Item |