SUKMA, JESSICA AMELIA (2016) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA DI BAWAH SANKSI MINIMUM KHUSUS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Putusan Nomor 94/Pid/B/2010/PN.Pdg). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Text
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB) |
Abstract
The Research on the verdict of criminal case of narcotics type of marijuana No: 94/Pid/B/2010/PN.Pdg becomes interesting because there is contradiction between the provision already used (Act No. 35 of 2009) with the provisions that given by the judges in dropping criminal sanctions under special minimum of the narcotics crime. Crime of narcotics is the crime not only happened in the national scopes, but already in a transnational level. Act No. 35 Year 2009 about Narcotics was published in order to minimize of the narcotics crime. Combating the narcotics crime needed the cooperation between society and law enforcement officers, it is in order to provide a deterrent effect and legal certainty for the society either narcotics abusers or people who wants to do the narcotic crime. Criminal sanctions under special minimum errors made by the judges, so the decision of the judges does not fulfilling one of the elements of criminal purpose certainty, fairness and expediency. This research aimed to know the juridical provision of the special minimum penalty that given by the judges and law enforcement the existence of Act No. 35 of 2009 in Decision No. 94 / Pid / B / 2010 / PN. Pdg. The research method used normative juridical, with emphasizing the principles of law. Source of data used are secondary data and then was analyzed qualitatively.
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Penelitian terhadap putusan perkara tindak pidana narkotika jenis ganja Nomor: 94/Pid/B/2010/PN.Pdg menjadi menarik karena adanya pertentangan antara ketentuan yang telah berlaku (Undang-undang No. 35 Tahun 2009) dengan ketentuan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana di bawah minimum khusus terhadap tindak pidana narkotika. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang tidak hanya dalam ruang lingkup nasional, tetapi sudah dalam tingkat transnasional. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterbitkan guna meminimalisir terhadap tindak pidana narkotika. Memberantas tindak pidana narkotika diperlukan adanya kerjasama antara masyarakat serta aparat penegak hukum, hal itu guna untuk memberikan efek jera dan kepastian hukum bagi masyarakat baik itu penyalahguna narkotika maupun orang yang ingin melakukan tindak pidana narkotika. Pemberian sanksi pidana di bawah minimum khusus merupakan kesalahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, sehingga putusan Majelis Hakim tersebut tidak memenuhi salah satu unsur tujuan pidana yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan yuridis terhadap sanksi pidana minimum khusus yang diberikan oleh Majelis Hakim serta penegakan hukum terhadap eksitensi Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dalam Putusan Nomor:94/Pid/B/2010/PN.Pdg. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menekankan asas-asas hukum. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan kemudian dianalisis secara kualitatif. | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang, Sanksi Pidana Di Bawah Minimum Khusus, Narkotika. The State Court judgment of Pandegang, Criminal Sanctions Under Special Minimum, Narcotics. | |||||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 29 Mar 2022 10:40 | |||||||||
Last Modified: | 29 Mar 2022 10:40 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/10907 |
Actions (login required)
View Item |