MIANA, CYNTHIA (2016) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DENGAN ALASAN INDISIPLINER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Putusan PHI Nomor: 65/Pdt.Sus/2015/PN.Serang). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DENGAN ALASAN INDISIPLINER DITINJAU DARI.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Berakhirnya hubungan kerja bagi tenaga kerja berarti permulaan masa pengangguran. Penyebab pemutusan hubungan kerja yaitu karena pekerja melakukan pelanggaran disiplin dengan mogok kerja tidak sah dan mangkir. Penelitian ini untuk mengetahui apakah pelaksanaan PHK telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan untuk mengetahui akibat dari pemutusan hubungan kerja dengan alasan indisipliner dalam Studi Putusan PHI Nomor: 65/Pdt.Sus/2015/PN.Srg. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yaitu mengkaji peraturan tentang PHK karena indisipliner dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan serta peraturan perundang-undangan lainnya. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer sebagai data pelengkap yaitu dengan melakukan wawancara dengan Bapak Yusrizal, SH.MH. selaku Hakim PHI Serang, Bapak Mingsar Gamera, S.Psi. selaku Mediator PPHI Disnakertrans Kabupaten Serang dan Bapak Amron selaku Ketua Serikat Pekerja Nasional PT. Kingsun Metalindo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PHK yang dilakukan PT. Kingsun Metalindo belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PT. Kingsun Metalindo melakukan PHK secara sepihak tanpa diberikan terlebih dahulu surat peringatan pertama, surat peringatan kedua dan surat peringatan ketiga kepada pekerja yang melakukan mogok kerja tidak sah 3 (tiga) kali yang dikategorikan pelanggaran disiplin sebagaimana dalam ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penggugat yang awalnya dinyatakan pekerja diputus hubungan kerjanya, mogok kerja yang dilakukan pekerja dikategorikan mogok kerja tidak sah, dan penggugat berhak menerima uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang�Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan tergugat wajib menyelesaikan kewajibannya.

Actions (login required)

View Item