FUNGSI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA DALAM PROSES PENGATURAN UPAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus di Kabupaten Tangerang)

Ulum, Bahrul (2016) FUNGSI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA DALAM PROSES PENGATURAN UPAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus di Kabupaten Tangerang). Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text
FUNGSI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA DALAM PRO.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (2MB)

Abstract

This thesis aims to determine how the implementation of the wage policy laborers/workers in Law No. 13 of 2003 on Manpower. The government set a wage policy that protects workers/laborers. The government in setting involving workers/laborers through Union/Labour. Ideally the wage rate specified in the respective companies through negotiations between the worker/laborer with the leadership of the company. To be able to negotiate effectively, then the worker/laborer should be represented by the Trade Union/Labour Union, and on the role and function of SP KEP SPSI as labor organizations in the process of wages. The method used is the juridical normative and empirical jurisdiction. Data collection techniques used are literature studies and interviews with workers/unions. The setting of wages in the Act Ketenegakerjaan and the implementing regulations are still have some shortcomings, both of definition regarding wages, minimum wages, and a review of the minimum wage so that workers' organizations SP KEP SPSI is required to play an active role in realizing the wage that can provide sufficient protection for workers and their families, especially to the members who joined the SP KEP SPSI.

Item Type:

Thesis (Master)

Contributors:

Contribution	Contributors	NIP/NIM
Thesis advisor	TAHER, PALMAWATI	195902031986012002
Thesis advisor	IMAN KUSNANDAR, MAS	195603151984021002

Additional Information:

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pengupahan buruh/pekerja dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Dalam penetapannya Pemerintah melibatkan para pekerja/buruh melalui Serikat Pekerja/Buruh. Idealnya tingkat upah ditetapkan di masing-masing perusahaan melalui perundingan antara pekerja/buruh dengan pimpinan perusahaan. Untuk dapat melakukan perundingan secara efektif, maka pekerja/buruh sebaiknya diwakili oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan bagaimana fungsi SP KEP SPSI sebagai organisasi buruh dalam proses pengupahan. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif dan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan pekerja/serikat pekerja. Pengaturan upah di dalam UU Ketenegakerjaan dan peraturan pelaksana lainnya masih memiliki beberapa kekurangan, baik dari definisi mengenai upah, penetapan upah minimum, dan waktu peninjauan upah minimum sehingga organisasi buruh SP KEP SPSI dituntut untuk berperan aktif dalam mewujudkan pengupahan yang dapat memberikan perlindungan yang cukup bagi buruh dan keluarganya khususnya kepada anggota yang tergabung dalam SP KEP SPSI.

Uncontrolled Keywords:

Keywords: Wage, Labor / Workers, Trade Unions, Companies Kata Kunci : Upah, Buruh/Pekerja, Serikat Pekerja, Perusahaan

Subjects:

K Law > K Law (General)

Divisions:

08-Pascasarjana
08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum

Depositing User:

Perpustakaan Pusat

Date Deposited:

28 Mar 2022 21:26

Last Modified:

28 Mar 2022 21:26