Roro Dewi Sapto Sari, Raden (2016) EVALUASI PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN. Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
EVALUASI PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH P.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (10MB) |
Abstract
One factor determining the course of events in government organizations, determined by the level of capability of the existing structural official in the organization, whether it Echelon II, III and IV Echelon. In addition to structural officers, employees who sit under structural officers that staff/implementers are also indispensable in the organization. This study addressed the issue of placement mechanism Echelon III and IV in the Provincial Government of Banten and structuring issues employees who have attended training both technical training and functional training. Researchers interested in examining this issue as well because there are still many problems that have followed the deployment of staff training and unresolved. Therefore, the key to successful implementation of the tasks of the government is very dominant determined by the ability of both structural official echelon III and IV and also administrators in the implementation of the technical activities of the activities of the government. The method used is a qualitative method. Data collected from the study of literature and documentation, and interviews. The study shows that in Banten Provincial Government in the neighborhood there are still some structural officials in the placement have not been in accordance with the competence and educational background. In addition to the selection mechanism is still weak staffing and recruitment in a structural position. Many employees are appointed in a structural position but not in accordance with the qualifications and the specification of the required task. In the placement of employees who have followed the appropriate training has not maximized due to the lack of training needs analysis. This thesis gives criticism and reconstruction to improve the quality of personnel resources as human capital in the public sector based on the principles of governance that is clean, transparent and open.
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Salah satu faktor penentu jalannya kegiatan-kegiatan dalam organisasi pemerintah, ditentukan oleh tingkat kemampuan dari Pejabat Struktural yang ada pada organisasi tersebut, baik itu Pejabat Eselon II, III maupun Eselon IV. Selain pejabat struktural, para pegawai yang duduk di bawah pejabat struktural yaitu staf/pelaksana juga sangat diperlukan dalam organisasi. Penelitian ini membahas masalah mekanisme penempatan Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan masalah penataan pegawai yang telah mengikuti diklat baik diklat teknis maupun diklat fungsional. Peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini juga dikarenakan masih banyak permasalahan penempatan pegawai yang telah mengikuti diklat dan belum terselesaikan. Oleh karena itu kunci keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah sangat dominan ditentukan oleh kemampuan dari Pejabat Struktural baik eselon IV maupun eselon III dan juga pelaksana administrasi dalam pelaksanaan kegiatan teknis dari kegiatan-kegiatan pemerintahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data dikumpulkan dari studi kepustakaan dan dokumentasi, serta wawancara. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten masih ada beberapa pejabat struktural yang dalam penempatannya belum sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan. Di samping itu masih lemahnya mekanisme seleksi penempatan pegawai dan pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural. Banyak pegawai yang diangkat dalam jabatan struktural tetapi tidak sesuai dengan kualifikasi dan spesifikasi tugas yang dibutuhkan. Dalam penempatan pegawai yang telah mengikuti diklat belum dimaksimalkan sesuai dikarenakan belum adanya analisis kebutuhan diklat. Tesis ini memberikan kritik dan rekonstruksi bagi peningkatan mutu sumber daya aparatur sebagai human capital di sektor publik berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan terbuka. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Key word: arrangement, training, human resource Kata kunci: Penataan, diklat, SDM | |||||||||
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) | |||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 63101-Magister Administrasi Publik |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 28 Mar 2022 19:57 | |||||||||
| Last Modified: | 28 Mar 2022 19:57 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/10859 |
Actions (login required)
 |
View Item |