SUPRIANTO, INDRA (2016) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG KETENAGAKERJAAN. Master thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text TERHADAP PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Penempatan pegawai berdasarkan kualifikasi, kompetensi, moralitas dan integritas pegawai serta kebutuhan organisasi adalah salah satu bentuk idealisme tersebut. Pembagian jabatan berdasarkan kompetensi teknis, karakteristik dan pola kerja juga merupakan bentuk lain dari upaya pemerintah menciptakan kondisi "right man on the right palace" yang selama ini seperti hanya mimpi belaka. Selain itu ketentuan tentang pengembangan dan pola karier yang harus disusun secara jelas oleh seluruh instansi pemerintah yang terintegritasi secara nasional juga adalah sesuatu yang selama ini di idam-idamkan oleh para pegawai pada tataran implementasi. Didukung dengan keberadaan KASN dan Tim penilai kinerja sebagai lembaga pengawas kebijakan kepegawaian dan lembaga pengukur efektifitas kinerja pegawai maka menurut saya sistem kepegawaian ini sudah cukup ideal. Akan tetapi diantara berbagai keunggulan tersebut yang terpenting adalah tataran pelaksanaan. Konsistensi dalam aturan pelaksanaan yang akan disusun ke depan, penjabaran yang tepat terhadap substansi undang-undangserta pelaksanaan konsisten dari sleuruh stakeholder pelaksanalah yang akan menentukan tingkat efektifitas Undang-Undang ini terhadap peningkatan mutu kinerja pegawai negeri di masa yang akan datang. Dengan di undangkanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), membawa konsekwensi tidak adanya lagi pegawai honorer/pegawai tidak tetap, namun yang dikenal adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengn Perjanjian Kerja (PPPK). Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mempengaruhi kedudukan dan perlindungan hukum bagi tenaga honorer sebab dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 isitilah tenaga honorer. Dihapus. Adapun istilah baru bagi tenaga honorer yaitu Pegawai Pemerintah dengn Perjanjian Kerja (PPPK) yang mana memiliki hak yang lebih manusiawi dari pada ketentuan sebelumnya. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara kedudukan tenaga honorer menurut Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 dan menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, sedangkan perlindungan hukum untuk tenaga honorer terdapat perbedaan menurut Undang-Undang No 43 1999 dan menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Dalam hal ini tenaga honorer mengalami sebuah ketidak pastian.

Actions (login required)

View Item