TINJAUAN YURIDIS SENGKETA PENGGUNAAN TANAH HAK MILIK PRIBADI YANG DIGUNAKAN UNTUK FASILITAS UMUM DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG. NOMOR 332 PK/PDT/2013)

UMAH, UMMU KHOERUL (2016) TINJAUAN YURIDIS SENGKETA PENGGUNAAN TANAH HAK MILIK PRIBADI YANG DIGUNAKAN UNTUK FASILITAS UMUM DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG. NOMOR 332 PK/PDT/2013). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text
TINJAUAN YURIDIS SENGKETA PENGGUNAAN TANAH HAK MILIK PRIBADI YANG DIGUNAKAN UNTUK FASILITAS UMUM .PDF - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (3MB)

Abstract

Issues that occur on the land has become the discussion that is already in the community, the community to get a variety of issues about the ownership of the land, that in this case the problem often become very complex permaslahan occurs in the community about the dispute over the land, that in this case the author will also discuss the land disputes more specific about private ownership of land used for public facilities, which in this case the author examines the case that there are in the verdict of the Supreme Court. No. 332 PK/PDT/2013 where there are inside the Plaintiff named ny el (initials), as the land owner who rise up against the government of the Republic of Indonesia cq. The Minister of the cq. Governor of Banten cq. regent serang, hereinafter referred to as second Defendant. This research uses a type of nomative juridical research using the research approach is a descriptive analytical mind and the source of the data used to use legal materials primary, secondary and tertiary preventive measures and the technical data collection with the library study, interview and field research and then supported with analysis of the data is descriptive qualitative research.based on the results of research can be known that the dispute over the ownership of private property which is used for public facilities that are located in the study of the verdict of the Supreme Court. No. 332 PK/PDT/2013 because evidence of the deed of ownership certificate shaped double private property and the deed grants and research results from the study the decision was also shows that private ownership status that is used for public facilities is not the existence of legal certainty.

Item Type:

Thesis (S1)

Contributors:

Contribution	Contributors	NIP/NIM
Thesis advisor	Asnawi, Aceng	196010251990031001
Thesis advisor	Anwar, Jarkasi	197003012008121002

Additional Information:

Masalah yang terjadi tentang tanah telah menjadi pembahasan yang sudah dalam masyarakat, masyarakat mendapatkan berbagai macam masalah tentang kepemilikan tanah, yang dalam hal ini masalah tersebut kerap kali menjadi permaslahan yang sangat kompleks terjadi dalam masyarakat yaitu mengenai sengketa tanah, yang dalam hal ini penulis juga akan membahas kasus sengketa tanah yang lebih spesifik tentang tanah kepemilikan pribadi yang digunakan untuk fasilitas umum, yang dalam hal ini penulis meneliti kasus yang terdapat dalam putusan MA. No. 332 PK/PDT/2013 dimana terdapat didalamnya penggugat yang bernama ny el (inisial), sebagai pemilik tanah yang menggugat pemerintah republik indonesia cq. menteri dalam negeri cq. gubernur banten cq. bupati serang, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan penelitian bersifat deskriptif analitis dan sumber data yang digunakan menggunakan bahan hukum Primer, Sekunder, dan Tersier, serta adanya tehnik pengumpulan data dengan studi pustaka, wawancara, dan penelitian lapangan kemudian didukung dengan Analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif.Berdasarkan Hasil Penelitian dapat diketahui bahwa terjadinya sengketa kepemilikan Hak Milik Pribadi yang digunakan untuk fasilitas umum yang terdapat dalam studi putusan MA. No. 332 PK/PDT/2013 karena adanya bukti akta kepemilikan yang ganda yang berbentuk sertifikat hak milik pribadi dan akta hibah, dan hasil penelitian dari studi putusan tersebut juga menunjukan bahwa status kepemilikan pribadi yang digunakan untuk fasilitas umum tersebut belum adanya kepastian hukum.

Uncontrolled Keywords:

Sengketa Tanah, Hak Milik, Fasilitas umum Land disputes, Property Rights, Public facilities

Subjects:

K Law > K Law (General)

Divisions:

01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum

Depositing User:

Perpustakaan Pusat

Date Deposited:

28 Mar 2022 09:42

Last Modified:

28 Mar 2022 09:42