Nurdiansyah, Rizki (2015) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMENTASAN SENI BUDAYA ANTARA UNIT KEGIATAN MAHASISWA PANDAWA UNTIRTA DENGAN DPD PARTAI HANURA PROVINSI BANTEN BERDASARKAN BUKU III KUH PERDATA. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMENTASAN SENI BUDAYA ANTARA UNIT KEGIATAN MAHA.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Perjanjian pementasan pertunjukan seni budaya terdapat dua belah pihak yang berkepentingan. Dalam pemenuhan kebutuhan pertunjukan seni budaya sebagai salah satu hiburan dasar bagi manusia, seringkali orang melihat kepada jasa wadah suatu organisasi seni budaya tersebut sebagai bahan pertimbangan yang penting, karena dalam mementaskan suatu pertunjukan seni diperlukan pemikiran yang memikirkan dari segi qualitas dan lain sebagainya.Perjanjian yang dilakukan dalam surat perjanjian pementasan pertunjukan seni budaya ini yang dilakukan antara kedua belah pihak dalam wacana di atas bisa saja terjadi suatu masalah yang timbul, diantaranya adalah wanprestasi dan upaya hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak nantinya, di mana seringkali salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi sesuai apa yang telah dijanjikan sebelumnya dengan pihak konsumen. Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, Tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan, Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara, Pengolahan data dilakukan secara yuridis dan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Perjanjian Pementasan Pertunjukan Seni Budaya antara UKM Pandawa Untirta dengan Partai Hanura DPD Provinsi Banten merupakan salah satu perjanjian pementasan pertunjukan Seni Budaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak, tetapi dalam perjalanannya terjadi wanprestasi yang dilakukan Pihak kedua yaitu dalam bentuk Tidak adanya fasilitas Transportasi yang diberikan terhadap Pihak UKM Pandawa Untirta pada hari pelaksanaan, dengan demikian hal ini tergolong wanprestasi dalam bentuk tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Upaya Hukum adalah salah satu cara menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat dari pada para pihak. Sebagaimana diketahui salah satu akibat hukum dari adanya wanprestasi adalah kewajiban mengganti kerugian. Cara penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh UKM Pandawa Untirta dengan Partai Hanura DPD Provinsi Banten akibat wanprestasi adalah dengan cara mediasi.

Actions (login required)

View Item