RAMONA, FITRIA (2015) TINJAUAN YURIDIS SITA MARITAL TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Jo KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 549/Pdt.G/2007/PA.JP). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text TINJAUAN YURIDIS SITA MARITAL TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN DITINJAU BERDASARKAN UNDANG.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Terjadinya perselisihan harta bersama baru akan muncul ketika suami istri akan bercerai, keberadaan harta bersama dalam perkawinan semata-mata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan suami dan istri secara bersama-sama beserta anak�anak mereka, sehingga penggunaan harta bersama harus atas persetujuan bersama suami dan istri, tidak boleh dikuasai secara sepihak dan semena-mena. Undang�Undang memberikan jaminan agar keutuhan harta bersama dalam perkawinan itu tetap terlindungi dan terjaga melalui upaya penyitaan atas permohonan yang diajukan pihak suami atau istri serta pihak yang berkepentingan kepada pengadilan, maka Pengadilan Agama membolehkan menggabungkan tuntutan pembagian harta bersama dengan tuntutan perceraian. Seiring pelaksanaannya terdapat sebuah perselisihan mengenai harta bersama yakni adanya pengajuan permohonan sita marital diluar gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 549/Pdt.G/2007/PA.JP. Adapun identifikasi dari masalah tersebut yaitu pertama apakah Putusan Hakim Nomor 549/Pdt.G/2007/PA.JP tentang sita marital sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam, kedua apakah akibat hukum yang timbul dalam putusan Nomor 549/Pdt.G/2007/PA.JP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analitis yakni menggambarkan dan memaparkan apa yang menjadi objek penelitian dan kemudian di analisis untuk menjawab dua pokok permasalahan yang diangkat. Hasil analisis dari penelitian menunjukan bahwa Putusan Hakim Tentang Sita Marital telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Sita Marital itu berdasarkan Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu apabila salah satu pihak dapat melakukan perbuatan yang merugikan atau membahayakan harta bersama. Dengan adanya Putusan Nomor 549/Pdt.G/2007/PA.JP akibat hukum yang timbul adalah menyatakan bahwa obyek sengketa secara hukum milik Pemohon selaku pemenang yang mendapatkan 8 harta dari 109 harta bersama yang diajukan dilakukan sita sebagai harta bersama.

Actions (login required)

View Item