TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN PENGUNDURAN DIRI DENGAN UNSUR PEMAKSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 170 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Putusan PHI Nomor:65/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Serang)

FITRIANA, YOSSI (2016) TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN PENGUNDURAN DIRI DENGAN UNSUR PEMAKSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 170 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Putusan PHI Nomor:65/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Serang). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN PENGUNDURAN DIRI DENGAN UNSUR PE.PDF - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (3MB)

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) beraneka ragam salah satunya PHK dengan alasan pengunduran diri. Pengunduran diri dapat berupa pengunduran diri secara sukarela dan pengunduran diri karena paksaan. PHK dengan alasan pengunduran diri dengan unsur pemaksaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan kepada pekerjanya yaitu Pardi Setiawan karena diduga telah menjadi dalang dalam pencurian kain roll milik pengusaha pada saat libur lebaran. P. Setiawan telah melaporkan pencurian tersebut kepada pihak yang berwajib. Sampai akhirnya pekerja selalu di intimidasi oleh pengusaha, kemudian pengusaha membuat surat PHK bersamaan pekerja dipaksa untuk menandatangani surat pengunduran diri jika ingin mendapatkan pesangon. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan PHK dengan alasan pengunduran diri dengan unsur pemaksaan dan bagaimanakah akibat hukum dalam PHK dengan alasan pengunduran diri dengan unsur pemaksaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian analisis kualitatif dengan pendekatan Yuridis-Normatif. Dan data yang digunakan terdiri dari data primer sebagai pendukung dan data sekunder yang terdiri dari sumber data primer, sekunder dan tersier. Hasil wawancara oleh Rashid, S.H selaku Kasi PPHI, dan pekerja yang bersangkutan yaitu Pardi Setiawan, putusan perkara Nomor: 65/Pdt.Sus�PHI/2014/PN.Serang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PHK dengan alasan pengunduran diri dengan unsur pemaksaan yang dilakukan oleh PT. Flex Indonesia terhadap pekerja yaitu bapak Pardi Setiawan batal demi hukum dikarenakan pengusaha melaanggar Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Akibat hukum yang terjadi pada PT. Flex Indonesia sesuai Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu pengusaha seharusnya mempekerjakan kembali pekerja tersebut yaitu bapak Pardi Setiawan dan pengusaha harus membayar semua hak-hak yang belum diberikan kepada pekerja tersebut.

Item Type:

Thesis (S1)

Contributors: