NISAH, KHAERUN (2016) TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN PEKERJA AKIBAT PENGGABUNGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT-LEMBAGA PERKREDITAN KECAMATAN MENJADI BANK PERKREDITAN RAKYAT SERANG MENURUT HUKUM DI INDONESIA. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN PEKERJA AKIBAT PENGGABUNGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT-LEMBAGA PERKREDIT.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Perkembangan saat ini banyak sekali bank yang melakukan merger sehingga mendorong para pemilik/manajemen perusahaan untuk mengembangkan usahanya dengan berbagai strategi bisnis. Seperti yang terjadi pada BPR-LPK menjadi BPR Serang, mereka melakukan merger bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan untuk mempermudah pengoprasian. Untuk itulah penulis mengangkat beberapa masalah dalam skripsi ini yaitu yang pertama bagaimanakah dampak dari pelaksanaan merger BPR-LPK menjadi BPR Serang terhadap para pekerja dan permalahan yang kedua yaitu Bagaimanakah tinjauan hukum perlindungan pekerja BPR akibat merger BPR-LPK menjadi BPR Serang menurut Undang�Undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang menggambarkan dan menguraikan fakta yang ada. Data yang digunakan adalah data sekunder dan didukung oleh tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumentasi berupa pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain dan wawancara atau interview. Serta analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode yuridis kualitatif yang hasil akhirnya digambarkan dengan kata-kata dan tidak dengan angka. Hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pekerja yang mengalami PHK akibat terjadinya merger pada BPR Serang tidak sesuai dengan pasal 156 Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga BPR Serang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku mengenai hak yang semestinya didapatkan oleh para pekerja yaitu pada Pasal 156 Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga para pengusaha harus memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item