TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT (Studi Kasus Anak Jalanan di Kota Serang)

Robi, Rizki Mulya (2015) TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT (Studi Kasus Anak Jalanan di Kota Serang). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, DAN PE~1.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis adanya anak jalanan yang berada di tempat-tempat umum di wilayah Kota Serang yang ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Serang No 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Penulis mengidentifikasi permasalahan: bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kota Serang dan bagaimanakah peran yang sudah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pelaksana kebijakan dan penegakan dari Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif empiris, penelitian yang dilakukan dengan mencari data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan secara langsung dari masyarakat. Penelitian ini memaparkan dan menggambarkan fakta mengenai objek penelitian yang kemudian fakta-fakta tersebut dianalisa untuk mendapatkan jawaban dan pemecahan masalah yang berhubungan dengan pemberlakuan perda dan peran satuan kerja perangkat daerah dalam menuntaskan masalah penyakit masyarakat di Kota Serang. Hasil yang diperoleh dari penulisan skripsi ini, pelaksanaan perda belum berjalan dengan baik. Berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang salah satunya adalah asas kejelasan tujuan, dalam hal ini tujuan dalam perda masih belum tercapai, tidak adanya penegasan dalam perda mengenai kewajiban pemerintah daerah terhadap penyakit masyarakat. Kemudian peran yang sudah dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pelaksana kebijakan dan penegakan belum begitu maksimal meskipun sudah dilakukannya usaha-usaha atau program-program yang berhubungan dengan penyakit masyarakat. Kinerjanya terhambat oleh faktor anggaran, sarana/prasarana, tempat penampungan/rumah singgah, waktu kerja yang terbatas dan kurang maksimalnya kerjasama dengan stakeholder ataupun masyarakat.

Item Type:

Thesis (S1)

Contributors: