TINJAUAN YURIDIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN (STUDI KASUS PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI RAKYAT MISKIN)

Khusain, Muhamad (2015) TINJAUAN YURIDIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN (STUDI KASUS PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI RAKYAT MISKIN). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text
TINJAUAN YURIDIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN.PDF - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (2MB)

Abstract

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Begitupun dengan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2014, identifikasi dalam skripsi ini adalah bagaimanakah peran DPRD Provinsi Banten dan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Banten dan seperti apa pelaksanaan/mekanisme partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 tahun 2014. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan data primer dan sekunder. Data primer menggunakan teknik wawancara dan pengamatan. Data sekunder menggunakan pengumpulan data kepustakaan berupa 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kesimpulannya peran DPRD Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Banten dalam melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan Perda Provinsi Banten kurang sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang�Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014. Dan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dan DPRD Provinsi Banten dalam melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan Perda No 3 tahun 2014 hanya dilakukan dalam tahap pembahasan saja, melakukannya dengan cara mengundang lembaga bantuan hukum namun perwakilan dari masyarakat miskin tidak dilibatkan padahal masyarakat miskin juga termasuk stakeholder dari substansi raperda tersebut.

Item Type:

Thesis (S1)

Contributors: