WAHYUNI, YENI (2016) IMPLEMENTASI KEWENANGAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PEMENUHAN STANDAR MINIMAL SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI KOTA CILEGON BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNTUK SEKOLAH DASAR / MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA / MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/MTs), DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH (SMA/MA). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text SKRIPSI YENI WAHYUNI - 1111103006.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ayat 1 pasal 12 menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan dan kebudayaan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan untuk mengelola seluruh pelaksanaan pendidikan tingkat dasar dan menengah di daerah. Tulisan ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kewenangan Dinas Pendidikan dalam pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana Sekolah Dasar di Kota Cilegon dan apakah upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon dalam pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Dasar di Kota Cilegon sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu melalui penelusuran studi pustaka dengan menelaah data sekunder, dan penelitian lapangan sebagai penunjang dengan narasumber Bapak H. Tb. Ali Gozali, M.Pd, selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar, Bapak Drs. H. Nikmatullah, M.Si, selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Cilegon dan Kepala Sekolah/para tenaga pendidik di Sekolah Dasar yang menjadi sample Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kewenangan Dinas Pendidikan dalam pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Dasar di Kota Cilegon berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut diatas belum optimal. Untuk meningkatkan kualitas standar pelayanan sarana dan prasarana Sekolah Dasar diperlukan kerjasama yang baik antar aparatur pendidikan dalam memberikan pelayanan prima dari jajaran Dinas Pendidikan sampai aparatur sekolah serta pihak-pihak lain yang ada didalamnya untuk partisipatif memberikan saran kepada aparatur pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan.

Actions (login required)

View Item