Saepudin, Muhamad (2016) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN/NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI KOTA CILEGON (Studi Kasus Putusan Pid. Sus No. 628. PN. SRG.). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan bakar industri (bahan bakar mesin), transportrasi (bensin dan solar), rumah tangga, dan lain sebagainya. Oleh karena itu sudah seharusnya Negara melindungi hak masyarakat seperti yang diamantkan dalam UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya disparitas harga bahan bakar minyak subsidi dan industri serta besarnya jumlah kebutuhan akan bahan bakar membuka peluang bagi pihak-pihak yang memanfaatkan selisih harga tersebut guna memperoleh keuntungan. Berbagai contoh kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi masih banyak terjadi ini terbukti dengan adanya pengungkapan maupun penegakan hukum oleh aparat penegak hukum terkait penyahgunaan pengangkutan dan/niaga bahan bakar minyak bersubsidi. Berdasarkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur ketentuan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi. Bertitik tolak dari latar belakang masalah diatas penulis mengidentifikasi permasalahan yaitu bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar di Kota Cilegon dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah metode deskriptif analisis dengan menggunakan asas-asas dan norma yang tidak hanya menggambarkan permasalahannya saja, akan tetapi juga menganalisis peraturan yang berlaku dan praktek pelaksanaannya. Hasil penelitian dalam penyusunan skripsi ini diketahui bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar di Kota belum berjalan dengan baik. Dari pengungkapan yang telah dilakukan oleh penegak hukum, hanya beberapa kasus yang telah dilakukan penyidikan hingga putusan di pengadilan sedangkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi belum berjalan dengan baik dan dinilai belum memenuhi rasa keadilan mengingat putusan yang cenderung ringan kurang menimbulkan efek jera bagi pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan bakar industri (bahan bakar mesin), transportrasi (bensin dan solar), rumah tangga, dan lain sebagainya. Oleh karena itu sudah seharusnya Negara melindungi hak masyarakat seperti yang diamantkan dalam UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya disparitas harga bahan bakar minyak subsidi dan industri serta besarnya jumlah kebutuhan akan bahan bakar membuka peluang bagi pihak-pihak yang memanfaatkan selisih harga tersebut guna memperoleh keuntungan. Berbagai contoh kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi masih banyak terjadi ini terbukti dengan adanya pengungkapan maupun penegakan hukum oleh aparat penegak hukum terkait penyahgunaan pengangkutan dan/niaga bahan bakar minyak bersubsidi. Berdasarkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur ketentuan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi. Bertitik tolak dari latar belakang masalah diatas penulis mengidentifikasi permasalahan yaitu bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar di Kota Cilegon dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah metode deskriptif analisis dengan menggunakan asas-asas dan norma yang tidak hanya menggambarkan permasalahannya saja, akan tetapi juga menganalisis peraturan yang berlaku dan praktek pelaksanaannya. Hasil penelitian dalam penyusunan skripsi ini diketahui bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar di Kota belum berjalan dengan baik. Dari pengungkapan yang telah dilakukan oleh penegak hukum, hanya beberapa kasus yang telah dilakukan penyidikan hingga putusan di pengadilan sedangkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi belum berjalan dengan baik dan dinilai belum memenuhi rasa keadilan mengingat putusan yang cenderung ringan kurang menimbulkan efek jera bagi pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pidana Pelaku Penyalahgunaan, Minyak, Bersubsidi. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 23 Mar 2022 11:12 | |||||||||
| Last Modified: | 23 Mar 2022 11:12 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/10495 |
Actions (login required)
 |
View Item |