RANVINIDO, RANVINIDO (2016) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DITAMPILKAN MELALUI SURAT ELEKTRONIK ( STUDI KASUS PUTUSAN NO : 151/PID/2012/PT.BTN ). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DITAMPILKAN MEL.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi termasuk internet di dalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung secara bersama-sama, artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya atau sebaliknya. Permasalahan yang timbul dalam perubahan hukum itu adalah sejauh mana hukum dapat sesuai dengan perubahan tersebut dan bagaimana tatanan hukum itu tidak tertinggal dengan perubahan masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Pertama, Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui surat elektronik, dan Kedua Bagaimana pembuktian pidana melalui email berdasakan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Penelitian pada skripsi ini adalah hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap bahan-bahan hukum yang bersumber dari data primer, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, dengan penelusuran kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Sebagai hasil penelitian dari skripsi ini adalah: Pertama, adanya kata-kata sebagaimana dinyatakan dalam email Terdakwa yang ditujukan kepada kalangan terbatas adalah wujud reaksi spontanitas yang dilakukan seseorang yang digambarkan dalam kondisi tekanan trauma psikologis yang sangat tinggi sehingga melakukan reaksi diluar kesadaran dan keinsyafan sebagai wujud sarana pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat 3 KUHP, yang dipertegas dengan dikeluarkannya surat keterangan psikologis yang diterbitkan yayasan pulih tentang kondisi kerohanian dan mental terdakwa. Kedua, Untuk perihal kekuatan dan nilai pembuktian, alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik bersifat bebas dan bersifat tidak mengikat atau menentukan. Nilai pembuktian dari seluruh alat bukti didasarkan pada penilaian hakim. Pasal 44 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur secara tegas bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.

Actions (login required)

View Item