Tambun, Kristina Natalia (2015) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PELAKU PENCEMARAN AIR OLEH PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2263/PID.SUS/2013/PN.TNG ). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PELAKU PENCEMARAN AIR OLEH PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG UN.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (23MB)

Abstract

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Akan tetapi perkembangan zaman yang semakin maju tidak diseimbangi dengan kesadaran untuk menjaga lingkungan sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan. Pencemaran air sungai merupakan salah satu bentuk pencemaran lingkungan yang paling sering terjadi karena sisa limbah dari perusahaan banyak dibuang di sekitar sungai yang dapat merugikan masyarakat baik secara materil maupun inmateril seperti air yang telah bercampur bahan kimia dari buangan limbah perusahaan sehingga air sungai tidak dapat digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pencemaran air dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2263/PID.SUS/2013/PN.TNG ditinjau dari UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan mengkaji hal-hal yang mempengaruhi penegakan sanksi pidana menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 perusahaan pelaku pencemaran air tersebut.Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang- undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian terhadap data sekunder. Penelitian ini didasari pada pemikiran tentang konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan juga proses penegakan hukum yang dilakukan para penegak hukum demi terwujudnya tujuan dari hukum pidana.Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) bentuk pertanggung jawaban korporasi yang dilakukan seharusnya adalah dengan menjatuhkan sanksi pidana diperberat sepertiga baik pidana penjara dan pidana denda yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan (2) Penegakan sanksi pidana yang diputus oleh majelis hakim tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Actions (login required)

View Item