Nurbaeti, Ismi Amalia (2015) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 2301/PID.SUS/2013/PN.TNG). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERLINDUNGAN.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Perdagangan orang (human trafficking) merupakan masalah klasik yang selalu terjadi sepanjang masa. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Saat ini perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang di timbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang diatur didalam Undang�undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan perlindungan hak-hak korban perdagangan orang sebagaimana yang diatur didalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan pengumpulan data diperoleh melalui menganalisis peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar pidana, serta pendapat hakim. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaku tindak pidana perdagangann orang dalam putusan nomor 2301/Pid.Sus/2013/Pn.Tng harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar dalam perbuatannya karena perbuatannya menyebabkan seseorang tereksploitasi sesuai dengan ketentuan aturan pada bab II Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Perlindungan terhadap korban merupakan unsur terpenting dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007. Perhatian terhadap korban dipandang sebagai kerangka utama dalam upaya penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. Pengaturan mengenai hak korban diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 pada pasal 48 sampai dengan 50 tentang hak restitusi dan juga pada pasal 51 sampai dengan pasal 54 tentang hak rehabilitasi dan juga hak-hak lain yang ada diluar Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagaimana yang dijelaskan dalam isi pasal 55, tetapi pemenuhan hak restiusi korban perdagangan orang tidak terpenuhi seperti pada kasus atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2301/Pid.Sus/2013/Pn.Tng dimana hakim tidak memutus mengenai hak resitusi korban perdagangan orang.

Actions (login required)

View Item