Prasetya, Danang Yudha (2016) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KELALAIAN ANGGOTA POLRI DALAM MENGGUNAKAN SENJATA API (Studi Kasus Wilayah Hukum Polda Banten). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KELALAIAN.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Procurement of the Republic of Indonesia Police is aimed at establishing security in the country, which includes maintenance of security and public order, order and the rule of law, the implementation of protection, shelter and community services, and public tranquility terbinanya to uphold human rights. But in carrying out these duties, the police often abuse or neglect. One breach or negligence committed by police officials when carrying out their duties is the use of firearms in accordance with procedures. One of the effects caused by the use of firearms in accordance with procedures by the police is waning authority of the police that leads to an instability of security and comfort that leads to an act of infringement and the omission of the public. Cases of violations or negligence in the use of firearms in accordance with the procedures carried out by members of the national police a lot happening in Indonesia, one of which occurred in the area of Banten Police jurisdiction committed by the police while using a firearm while performing the task. A result of these events be seriously injured. To reduce and mitigate the use of firearms in accordance with procedures, the government has also set up a law on the police which regulates the implementation of police duties, namely Law No. 2 of 2002. The government and police agencies of the Republic of Indonesia must crack down firmly every officers who use firearms in accordance with procedures and not just to protect the forces on the pretext in order to carry out the task.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Pengadaan kepolisian Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Akan tetapi dalam melaksanakan tugasnya tersebut, aparat kepolisian sering melakukan pelanggaran atau kelalaian. Salah satu pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh aparat kepolisian ketika melaksanakan tugasnya adalah penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur oleh aparat kepolisian adalah memudarnya wibawa polisi yang mengarah kepada suatu instabilitas keamanan dan kenyamanan yang akan mendorong terjadinya tindakan pelanggaran dan kelalaian dari masyarakat. Kasus pelanggaran atau kelalian dalam penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh anggota polri banyak terjadi di Indonesia, salah satunya yang terjadi di daerah wilayah hukum Polda Banten yang dilakukan oleh aparat kepolisian ketika sedang menggunakan senjata api saat melaksanakan tugas. Akibat peristiwa ini seorang menjadi korban luka berat. Untuk mengurangi dan menanggulangi terjadinya penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur, pemerintah juga telah membentuk suatu undang�undang tentang kepolisian yang mengatur tentang pelaksanaan tugas kepolisian yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Pemerintah dan lembaga kepolisian Republik Indonesia harus menindak dengan tegas setiap aparat yang menggunakan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur, bukan justru melindungi aparat tersebut dengan dalih dalam rangka melaksanakan tugas. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Pertanggungjawaban Pidana, Kelalaian, Polisi, Senjata Api Criminal Liability, Negligence, Police, Firearms | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 21 Mar 2022 11:00 | |||||||||
| Last Modified: | 30 Mar 2022 22:25 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/10349 |
Actions (login required)
 |
View Item |