PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENYIMPANGAN IKLAN YANG DILAKUKAN OLEH TEMPAT PENGOBATAN TRADISIONAL (STUDI KASUS KLINIK TONGFANG)

Sihombing, Jenni (2015) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENYIMPANGAN IKLAN YANG DILAKUKAN OLEH TEMPAT PENGOBATAN TRADISIONAL (STUDI KASUS KLINIK TONGFANG). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENYIMPANGAN IKLAN YANG DILAKUKAN OLEH TEMPAT PENGOBATAN TRADIS.PDF - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (2MB)

Abstract

Melalui iklan, Tempat Pengobatan Tradisional seringkali memberikan berbagai janji menggiurkan kepada pasien, antara lain kepastian kesembuhan, tanpa efek samping, tenaga berpengalaman, resep eksklusif, dan kesaksian pasien yang sembuh. Iklan dengan janji yang masih diragukan kebenarannya ini mungkin turut berperan dalam kecenderungan masyarakat beralih ke Tempat pengobatan Tradisional, bahkan ada dugaan terjadinya pelanggaran periklanan iklan sebagai media informasi bagi konsumen didalam perkembangan dunia usaha, berkembanglah keinginan-keinginan untuk mencari keuntungan dengan membuat suatu iklan yang menyesatkan dan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan. Hal itu dilakukan yang tidak sesuai dengan kenyataan, persaingan curang dan barang yang tidak sesuai dengan iklan merupakan kerugian yang dialami konsumen. Bagi pelaku usaha, setiap usaha haruslah dititik beratkan pada bagaimana mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan tidak memperdulikan kerugian konsumen. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap penyimpangan iklan yang merupakan tindak pidana pelaku usaha terhadap konsumen yang dapat dilakukan penyidikan dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini, yaitu metode penelitian hukum normativ dan dapat disimpulkan, bahwa: Jenis-jenis tindak pidana yang merugikan konsumen terjadi apabila pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam undang-undang perlindungan konsumen dan tidak segera menarik barang dan/atau jasa dari peredaran. Pelaku usaha menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan dan mengelabui konsumen. Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap iklan yang menyesatkan banyak ditentukan oleh faktor masyarakat itu sendiri sebagai konsumen suatu produk yang sering kali bersikap pasif.

Item Type:

Thesis (S1)

Contributors: