Nugraha, Rizki (2015) PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN DAGING BERFORMALIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JO UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN (Studi Kasus di Pasar Rau Trade Center). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text (-) PERLINDUNGAN KOSUMEN AKIBAT PEREDARAN DAGING BERFORMALIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Berbagai aturan tentang pangan yang telah ada termasuk pangan asal hewan seperti daging ayam atau sapi tidak lantas menjamin daging yang beredar di masyarakat aman, karena pada kenyataannya masih terdapat beberapa kasus peredaran daging yang tidak layak dikonsumsi seperti daging berformalin, daging yang disuntik air (glonggongan). Oleh karena itu, permasalahan yang diuraikan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging di pasar tradisional ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui upaya penyelesaian peredaran daging berformalin menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yaitu data yang diperoleh pada studi kepustakaan dengan mengaitkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, maka kemudian diolah dan akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging berformalin di Pasar tradisional Rau belum sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terutama perlindungan konsumen dilihat dari faktor kenyamanan terhadap barang atau produk yang dipakai oleh konsumen. Meskipun masalah ini telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang undangan salah satunya dalam Pasal 1 ayat 5 Undang�Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa “Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan tidak bertentangan dengan agama, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi” masih belum terlaksana dengan baik. Upaya Pemerintah dalam menyelesaikan peredaran daging berformalin menurut Undang-Undang Pangan untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dari peredaran daging berformalin belum maksimal, karena pengawasan terhadap daging belum sesuai dengan apa yang diatur di dalam pasal 108 ayat (4) Undang-Undang Pangan yaitu pemantauan dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi atau peredaran pangan oleh Pelaku Usaha Pangan bahkan pengawasan terhadap bahan-bahan kimia seperti formalin masih terjadi kebocoran sehingga masih terjadinya daging yang mengandung formalin.

Actions (login required)

View Item