PRATAMA, PANDU IKHSAN (2016) PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS WANPRESTASI JASA PENGIRIMAN OLEH PERUSAHAAN JASA JNE SERANG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE BERDASARKAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS WANPRESTASI JASA PENGIRIMAN OLEH PERUSAHAAN JASA JNE SERANG DALAM TRAN.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan hidup yang tidak kalah penting di era globalisasi ini adalah kebutuhan akan jasa pengiriman barang. PT. JNE adalah salah satu pelaku usaha yang diatur dalam UUPK 1999 tentang perlindungan konsumen. Akan tetapi dalam kenyataan pelaksanaan perjanjian perusahaan dengan pihak konsumen terdapat ketidaksesuaian, seperti keterlambatan, kerusakan dan kehilangan barang yang dialami pengguna layanan jasa pengiriman.Peniltian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap pengguna jasa pengiriman JNE Serang dalam pembelian online dan Bagaimana Pertanggungjawaban peruasahaan jasa pengiriman terhadap ganti rugi atas keterlambatan, kerusakan dan kehilangan barang saat pengiriman dihubungkan dengan Pasal 19 Undang-undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Peneliti menggunakan metode yuridis-normatif yang bersifat deskriptif analis dan melalui pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dengan pihak JNE dan data sekunder dengan menempatkan UUPK sebagai bahan utama serta beragam literatur sebagai bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kedudukan UUPK 1999 terhadap PT. JNE sebagai pelaku usaha dan pengguna layanan jasa pengiriman selaku konsumen dimuat dalam Pasal 4 dan Pasal 7 UUPK 1999. Pertanggungjawaban PT. JNE hanya memberikan ganti rugi untuk gugatan masalah kerusakan dan kehilangan dokumen atau barang saja. yang dimana PT. JNE hanya memberikan ganti rugi tidak lebih dari 10x biaya pengiriman. Sedangkan dalam Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa pengembalian uang atau penggantian barang dan/jasa yang sejenis atau setara nilainya.

Actions (login required)

View Item