PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA ALASAN REORGANISASI DITINJAU BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 19/PUU-IX/2011 TENTANG JUDICIAL REVIEW PASAL 164 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 547 K/Pdt.Sus-PHI/2015)

ALFIAN, DEZHA (2016) PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA ALASAN REORGANISASI DITINJAU BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 19/PUU-IX/2011 TENTANG JUDICIAL REVIEW PASAL 164 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 547 K/Pdt.Sus-PHI/2015). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA ALASAN REORGANISASI.PDF - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (6MB)

Abstract

Polemik dalam praktik peradilan terhadap penafsiran pada Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penafsiran yang menyebutkan bahwa perusahaan tidak harus tutup untuk melakukan efisiensi dijadikan dasar oleh pengusaha untuk melakukan PHK. Penelitian ini untuk mengetahui apakah Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat diterapkan oleh perusahaan yang tidak tutup dalam melakukan pemutusan hubungan kerja karena efisiensi dan untuk mengetahui apakah pemutusan hubungan kerja karena alasan reorganisasi telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 19/PUU-IX/2011. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer sebagai data pelengkap yaitu dengan melakukan wawancara kepada Bapak Abdul Simanullang, S.H. selaku Mediator Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Selatan, Bapak Wiwik Suhartono, S.H., M.H. selaku Hakim Karir PHI pada PN Jakarta Pusat, Ibu Rahmi Mulyati, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 19/PUU-IX/2011 masih pantas sepanjang efisiensi dimaknai sebagai tindakan penyelamatan serta tindakan PHK tersebut dilakukan setelah perusahaan melakukan tindakan pencegahan sesuai ketentuan Surat Edaran Menteri Nomor: SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004. PHK karena alasan reorganisasi sebagai tindakan efisiensi atas dasar Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh Total E&P Indonesie tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 19/PUU-IX/2011 dan Pedoman Tata Kerja Nomor: 18/PTK/X/2008 karena perusahaan tidak dalam kondisi tutup atau setidaknya dalam kondisi sulit.

Item Type:

Thesis (S1)

Contributors: